Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS …
Hayatun Nufus
KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS JUAL BELI TANAH (Studi Terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna) Hayatun Nufus Prof. Dr. Eddy Purnama S.H., M.Hum Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum ABSTRAK Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) mengatakan “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Jika notaris tidak menerapkan sikap kehati…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTER…
DINA MONITA
Dina Monita. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Sektor Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Skripsi. Universitas Syiah Kuala. Dibawah bimbingan Dr. Saiful, M.Si., dan Ridayani, S.H., M.H. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Kabupaten Simeulue khususnya Kecamatan Teupah Barat Desa Lantik memiliki potensi sumber daya pesisir dan perairan…
- Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
PERUBAHAN NORMA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUK…
Amarullah D
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan ternyata tidak memberikan keleluasaan bagi pemerintahan daerah untuk membentuk produk hukum, dikarenakan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat sebagai refleksi dari suatu negara kesatuan. Di samping itu, Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentan…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TINGGINYA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PERKAW…
Sangkot Puli
Perkawinan merupakan suatu hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara angka cerai gugat terbilang tinggi atau naik setiap tahunnya. Salah satu peristiwa yang terjadi di Aceh Utara, misalnya antara suami dan istri sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun namun masih terikat ikatan perkawinan. Suami telah meninggalkan istr…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…
Rahmi Liana
Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…
MUHAMMAD NAUFAL
Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP SERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KE…
Putra Pratama Sinulingga
Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN PADA PENGGUNA ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN…
ABSTRAK Muhammad Faris ‘Atha 2024 Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Pada Pengguna Alat Bantu Penangkapan Ikan Jenis Rumpon Melalui Lembaga Peradilan Adat Laot (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65) pp., bibl., Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. Penangkapan ikan oleh nelayan di Aceh sering kali melibatkan konflik yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan dalam merebut w…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
UJI KETERBAGIAN
Difa Tazkya
Salah satu topik dalam bidang teori bilangan yang penting dan menarik untuk dikaji adalah masalah keterbagian. Uji keterbagian adalah suatu kriteria untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan kelipatan dari bilangan lainnya atau tidak tanpa melakukan pembagian secara aktual. Penelitian ini mengkaji minimal uji keterbagian untuk semua pembagi hingga 100 sekaligus memberikan inspirasi bagaimana memperoleh uji keterbagian untuk pembagi lainnya. Ide yang dikembangkan adalah memetakan A deng…
- Fakultas MIPA Matematika, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya