Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA R…

LAILATUN RAHMI

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan pening…

STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYA…

Nuzulul Rahmi

Fenomena aksi kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini harus mulai mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan publik. Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020 Aceh menduduki peringkat kesembilan provinsi kekerasan seksual terhadap anak tinggi di Indonesia yang tahun sebelumnya berada di peringkat ke enam belas. Terkait regulasi Aceh memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anakdalam p…

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH…

MOCHAMAD JAELANI

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah …

KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRA…

ARSALNA

Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut didukung dengan surat ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar merupakan langkah tegas dan nyata dari pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik, member…

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI TEP…

MUHAMMAD ROIYAN FADILAH

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Pasal 8 menyebutkan tarif retribusi pelayanan parkir kendaraan roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000 sekali parkir. Namun realitanya, masih terdapat juru parkir yang memungut retribusi pelayanan parkir tidak sesuai peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengawasan dan hambatan Dinas Perhubungan K…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKANRNKO…

ASYIATUN NABILA

ABSTRAK Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh salah satu kota yang berkomitmen untuk bisa mengembangkan Kebijakan Kota Layak Anak dari tahun 2013 namun hingga sekarang masih belum bisa menjadi Kota Layak Anak. Kemudian Banda Aceh pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan terhadap pengembangan kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KEMENPPA. Banda Aceh mendapatkan tingkatan madya untuk tahun 2021 sama dengan penilaian yang dilakukan p…

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH DALAM PENDEKATAN COLLABORATIVE GOV…

MUTIA AFRIDA

ABSTRAK Berdasarkan amanatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Akan tetapi,keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangikemiskinan di Porvinsi Aceh. Hal ini …

UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER RNMERIAH DALAM PENANGANAN PENGG…

Melinda Rosa

Glyphosate merupakan herbisida berspektrum luas yang biasanya digunakan oleh petani untuk membasmi gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar perkebunan kopi, penggunaan glyphosate yang tidak terkendali dan dilakukan secara terus menerus ternyata memberikan banyak sekali dampak negatif salah satunya adalah menurunkan kualitas produk kopi sehingga akan berimbas pada menurunnya harga kopi dan memberikan dampak negatif yaitu terjadinya penolakan oleh buyer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk …

PENYALURAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PADA KELOMPOK NELAYA…

IRMAYANI

ABSTRAK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana penghasilannya sangat bergantung terhadap keadaan laut. Oleh karena itu, keterbatasan hasil tangkapan ikan tentu akan berdampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan ini menyebabkan nelayan sangat rentan dengan kemiskinan. Menghadapi problematika masyarakat pesisir tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan da…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…


    SERVICES DESK