Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENT…

MAULANA ARIQ

ABSTRAK Maulana Ariq, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 2023 SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT KONDOTEL ANTARA DIANA HANDOKO DAN PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 78), pp., bibl. Safrina, S.H, M.H., M.EPM Perjanjian Bangun Bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu memenuhi syarat sah per Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar hukum, etika, atau ketertib…

WANPRESTASI OLEH DISTRIBUTOR AYAM KAMPUNG TERHADAP RUMAH MAKAN DUTA (SUATU PE…

ROSIVA KHARISSA

ABSTRAK Rosiva Kharissa, 2023 Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dipertegas dalam pasal 1338 ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. UD. Ayam Potong Bang Jal melakukan perjanjian tertulis dengan Rumah Makan Duta untuk mengirimkan ayam potong, namun UD. Ayam Potong Bang Jal tidak melakukan pe…

PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS L…

Riki Susanto

RIKI SUSANTO (2023) PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KAMPUNG TANOH DEPET KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v.54), pp., bibl., tabl,. Abdurrahman, S.H., M. Hum. ABSTRAK Menurut Pasal 19 UUPA tujuan pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum hak atas tanah, untuk itu diperlukan pembuktian kepemilikan dalam pelaksanaa…

STUDI ANALISIS PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Nazila Syafara

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kenyataannya perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dan pengguna jasa titip online masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jastip yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa secara online di media sosi…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERCETAKAN DJ GALLERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

Muhammad Al hilal

Pada Pasal 1338 KUHPerdata telah ditetapkan bahwasanya perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibentuk harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut akan batal. Pelaku usaha percetakan DJ Gallery telah menjalankan usahanya dengan melakukan kesepakatan dengan konsumen yang akan menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya p…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA IMPORT DENGAN K…

SALSABILLA

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 huruf (j) menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Namun saat ini masih beredar produk kosmetika import yang digunakan oleh masyarakat namun tidak mencantumkan label dengan bahasa Indonesia dijual secara bebas. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa i…

PEMENUHAN HAK TRANSGENDER BERDASARKAN TEORI KEADILAN FEMINIS SEYLA BENHABIB

SORAYA ILZA

Indonesia pada dasarnya sangat menjaga hak-hak warga negaranya. Hal ini seperti tertuang dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang kemudian diturunkan lebih jauh kedalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam realitanya, masih banyak warga negara yang tidak mendapatkan haknya, salah satunya adalah golongan transgender. Alasan pemenuhan hak transgender sulit dipenuhi d…

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH

MUNAWAR KHALIL

Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh bahwa pendapatan asli daerah yaitu dari pemungutan pajak daerah, dengan ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. hal ini sesuai dengan Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yaitu pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Awal tahun 2020 terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan terganggunya pemungutan pajak hotel sehingga hal ini mengganggu pelaksanaan Qa…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGG…

LINA DAYANA

ABSTRAK LINA DAYANA, 2022 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 68)., pp., bibl., app. Dr. Efendi, SH., M.Si. Pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang mel…

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATA…

LISA KHAIRANI

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan BKPR (Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi), karcis, dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Walaupun aturan tersebut telah dikeluarkan, pemungutan retribusi pelayanan pasar masih be…


    SERVICES DESK