Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI…

Mohd. Aulia Aqil

ABSTRAK MOHD AULIA AQIL PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Bna) 2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp., bibl., app Nurhafifah, S.H., M.Hum Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Bna dianggap tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahu…

PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUK…

Hafazd Niska

Judi/maisir merupakan perbuatan pidana yang diatur hukum pidana nasional dalam Pasal 426 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2), Pasal 427 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta di Aceh memiliki peraturan pidana daerahnya dengan berlandaskan syariat islam yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22. Namun antara kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan unsur serta sanksi. Penulisan skripsi ini bertujuan unt…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN (…

Fatimah Zahara Nasution

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya prosedur tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh namun tindak pidana anak dengan kekerasan yang terus marak terjadi menyebabkan kendala dalam penerapan prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk m…

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM …

Abdul Hadi

KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA SUATU PUTUSAN PENGADILAN Abdul Hadi[* Mahasiswa ]* Rizanizarli[** Ketua Komisi Pembimbing]** Azhari[*** Anggota Komisi Pembimbing]*** ABSTRAK Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan ini apa yang didakwakan sej…

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ASLAN ARIFIN

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur sistem pembuktian terbalik yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa apabila dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian negatif. Pada penerapannya pembuktian terbalik mengakibatkan pro dan kontra karena dianggap telah menodai beberapa ketentuan hak asasi …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DI…

Muhammad Maulana

ABSTRAK MUHAMMAD MAULANA, (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57). pp., bibl. (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 64 huruf i Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang memp…

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARA…

Muhammad Ilham

Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus bagi narapidana lanjut usia belum dapat terpenuhi secara komprehensif untuk dapat terlaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam rangka …

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Shofia

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Korban kekerasan seksual terhadap …


    SERVICES DESK