Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Shofia

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Korban kekerasan seksual terhadap …

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT …

Ifatanisa

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli) Ifatanisa* Rizanizarli** Efendi*** ABSTRAK Penerapan diversi terhadap anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Hukum Jinayat. Dalam konteks Qanun Jinayat, jarimah zina memiliki sanksi yang tegas, namun penerapan diversi dapat memberikan s…

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…

Tari Endah Guntari

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA YANG STATUS PERSEROAN TERBATASNYA DINYAT…

Nuzulul Ramadhanty

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suata akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Akta otentik itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan UUJN, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang terjadi pada akta pendirian Perseroan yang dibuat oleh notaris dimana akta otentik mengalami penurunan atau pendegrasian …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…

Ramadha Nul Karim

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…

PEMBINAAN NARAPIDA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASY…

Amalia Yara Bahraini

Dalam Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dilarangnya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 4 huruf (g) bahwa “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Namun kenyataannya masih ada kasus peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangkejeren, sehingga…

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK …

Muhammad Ridho

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Muhammad Ridho* Ida Keumala Jeumpa** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di bidang pidana yaitu berdasarkan pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten…

REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Heru Pranoto

ABSTRAK REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Heru Pranoto1 Adwani12 Rizanizarli3 M. Gaussyah4 Secara filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan diantaranya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna dan pecandu Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang m…

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN (SUATU PENELITIAN …

khairina putri

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan, hambatan dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan dalam proses pemenuhan hak pendidikan terhadap narapidana anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan sudah diupayakan agar setiap narapidana yang tidak bersekolah atau putus sekolah dan bers…

PEMBIMBINGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI…

Dhiya Maqdisa

Pembimbingan terhadap anak binaan didefinisikan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 23 bahwa peran pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, termasuk anak binaan. Pada praktiknya klien pemasyarakatan yang telah dibina masih melakukan tindak pidana pencurian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Sist…


    SERVICES DESK