Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (SUATU PE…

RAIHAN NABILA

ABSTRAK RAIHAN NABILA, (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63) pp.,tabl.,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejaha…

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BAND…

Reza Al Khatami

ABSTRAK Reza Alkhatami, 2023 ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam menjalankannya harus dengan itikad baik sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang menyebutkan suatu perjanjian harus dila…

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PEN…

yulianka humaira

Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tin…

TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Muhammad Aqil

Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,N…

TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (…

ADITYA AZRIAN PRATAMA

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun walaupun sudah ada larangan dan sanksi pidana tetap saja ada pihak-pihak yang melakukan menyalahgunakan pengangkut…

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATK…

T. MUHAMMAD ALFIS SYAHRIN

ABSTRAK T. Muhammad Alfis Syahrin, 2023 Nursiti, S.H., M.Hum. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 74), pp., bibl., tabl. (vi, 58), pp., bibl. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang me…

CRIMINAL JUVENILE LIABILITIES UNDER INDONESIAN LAWS AND ITS ACCORDANCE WITH T…

DWI KHAIRUNNISA

Anak merupakan generasi muda penerus, anak diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Dalam hal ini negara mempunyai peranan penting dalam menjaga dan melindungi hak dan kewajiban anak, termasuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan mengesahkan beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuju…

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (SUATU PENELITIAN DI KE…

DARA RIZKA PRATIWI

ABSTRAK DARA RIZKA PRATIWI , PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI 2023 TANAH DI BAWAH TANGAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62), pp.,tabl.,bibl. Dr. M. Adli, S.H., M.CL. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk peralihan hak atas tanah dan hak milik hanya dapat didaftarkan jika dibukti…


    SERVICES DESK