Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA …

CUT RAUZATUL JANNAH. TS

Penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa memiliki kewenangan bertindak sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis. Namun, dibandingkan dengan menerapkan restorative justice yang mengedepankan pidana alternatif berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui proses pengadilan, sehingga menyebabkan overcrowded pada lembaga pem…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PEN…

Najla Zulkarnain

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan terhadap penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan. Pasal 3 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomana yang sering kali terjadi dalam lingkungan mas…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK (SUATU PENE…

Helfrisya Hatta

Kesepakatan dalam bisnis sewa menyewa merupakan unsur penting yang membentuk hubungan yang baik. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum mengadakan perjanjian sewa menyewa, beberapa faktor seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal harus dipenuhi. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak bagi semua pihak yan…

THE IMPLEMENTATION OF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) IN THE CASE OF MONEY LAUN…

FAZILA AZZUHRA

-

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHA…

Witri Anita

ABSTRAK WITRI ANITA, (2023) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62), pp.,tbl.,bibl.,app. Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M. Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGAR…

Muhammad Hafizd Alzikri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, kasus melarikan oleh Narapidana juga terjadi selama 4 (empat) kali, yang seharusnya penegakan hukumnya dilakukan menggunakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegaka…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (SUATU PE…

RAIHAN NABILA

ABSTRAK RAIHAN NABILA, (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63) pp.,tabl.,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejaha…

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BAND…

Reza Al Khatami

ABSTRAK Reza Alkhatami, 2023 ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam menjalankannya harus dengan itikad baik sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang menyebutkan suatu perjanjian harus dila…

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PEN…

yulianka humaira

Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tin…

TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Muhammad Aqil

Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,N…


    SERVICES DESK