Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HOTEL BERDASARKAN ONLINE CUSTOMER RE…
Zulvi Aliviya Amanda
Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk membela dirinya dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan konsumen. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) melarang memberikan informasi yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN …
FERDI FACHROJY
ABSTRAK FERDY FACHROJI (2023) KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,68) (pp,) (bibl) (tabl,9) Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh untuk mendanai pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan bagi masyarakat miskin, pendidikan dan kesehatan. Penyal…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) PADA PDAM…
Zaituni Rahmah
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjelaskan bahwa Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan wilayah Kabupaten Aceh Besar wajib sebagai pelaksanaan TJSLP yang berstatus badan hukum yang dimaksud tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam kenyataan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PDAM…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUA…
Dinu Rahmatul
ABSTRAK DINU RAHMATUL (2023) KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU PENELITIAN PADA TRAYEK TAPAKTUAN-BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua penumpang …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN…
Syauqi Nabhan Razali
Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TANGGUNGJAWAB PERDATA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA…
FAIZA ZUHRA
Tanggungjawab perdata merupakan bentuk pemenuhan kewajiban individu dengan individu yang lain dalam melaksanakan isi dari perikatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo dengan UPTD Pasar Kota Banda Aceh yang menjadi Undang-Undang bagi keduanya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu UPTD PPS Kutaraja Lampulo b…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN FOT…
NURUL QUMAIRAH
Makanan yang disajikan oleh rumah makan harus sesuai dengan foto menu yang diiklankan oleh rumah makan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam pasal 10 huruf c UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggung…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…
Riki Saputra
Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP KELUARGA SEDARAH (INCEST) (SUATU PENELITIA…
PUTRI BALQIS CHAIRUNNISA
ABSTRAK Putri Balqis Chairunnisa, 2022 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya