Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. PERTA ARUN GAS DI KOTA LHOKSEUMAWE

NURUL AIZA

Pasal 33 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemberi kerja atau penerima lowongan pekerjaan wajib memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (persen) dari yang dibutuhkan perusahaan. Namun, fakta dilapangan PT. PAG masih belum sepenuhnya mererapkan aturan tersebut yang membuat warga melakukan unjuk rasa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan aturan penggunaan …

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN

Muhammad Al-Asfaraini

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN Muhammad Al-asfaraini 1 Teuku Ahmad yani 1 Teuku Abdurrahman 2 ABSTRAK Aturan tanggungjawab notaris terhadap akta fidusia yang dibuatnya tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta fidusia oleh notaris di depan penghadap sebelum akt…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOM…

Indah Putri Sanura

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021) Indah Putri Sanura* Ria Fitri** Darmawan*** ABSTRAK Kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pada Pasal 4 Qanun tersebut dijelaskan bahwasanya Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama amtara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia …

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAW…

ALDI RACHMAN

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur bahwa pegawai non-PNS masih tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan sampai pada tanggal 28 November 2023. Selanjutnya, Guru merupakan pegawai non-PNS yang akan dialihkan menjadi PPPK. Namun pada tahun 2023 masih terdapat yang belum dialihkan, sehingga kedudukan guru SD bukan pegawai negeri sipil menjadi terancam kar…

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TEN…

MISBAHUL

Ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon, diatur bahwa mengenai penangkapan ikan menggunakan alat pengumpulan ikan jenis Rumpon yang harus mengikuti komponen yang ada di dalam Pasal 4 yaitu pelampung, atraktor, tali tambat dan pemberat untuk Rumpon tetap, semua Rumpon harus mempuyai Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Kenyataannya diperairan Kabupaten Pidie nelayan-nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat p…

KONSTRUKSI NORMATIF AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA QANUN ACEH NOM…

Agung Munandar

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasion…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (SUATU PENELITIAN D…

NAJWA SAHER TIAN

ABSTRAK PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Mahfud, S.H., LLM.) Berdasarkan Pasal 39A huruf a Nomor 7 Tahun 2021 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi …

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN…

M. Faza Adhyaksa

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TAHUN 2018 M. Faza Adhyaksa Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Aceh adalah salah satu Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus, yaitu memiliki tata pemerintahan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal ini diatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin…

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENGADAAN…

Annisa Fadilla

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Empiris Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/PDT.G/2019/PN.BNA) Annisa Fadilla Yusri Sanusi ABSTRAK Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Pasal 5 Perjanjian Pekerjaan Pengaman Teb…


    SERVICES DESK