Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TEN…

MISBAHUL

Ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon, diatur bahwa mengenai penangkapan ikan menggunakan alat pengumpulan ikan jenis Rumpon yang harus mengikuti komponen yang ada di dalam Pasal 4 yaitu pelampung, atraktor, tali tambat dan pemberat untuk Rumpon tetap, semua Rumpon harus mempuyai Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Kenyataannya diperairan Kabupaten Pidie nelayan-nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat p…

KONSTRUKSI NORMATIF AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA QANUN ACEH NOM…

Agung Munandar

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasion…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (SUATU PENELITIAN D…

NAJWA SAHER TIAN

ABSTRAK PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Mahfud, S.H., LLM.) Berdasarkan Pasal 39A huruf a Nomor 7 Tahun 2021 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi …

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN…

M. Faza Adhyaksa

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TAHUN 2018 M. Faza Adhyaksa Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Aceh adalah salah satu Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus, yaitu memiliki tata pemerintahan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal ini diatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin…

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENGADAAN…

Annisa Fadilla

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Empiris Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/PDT.G/2019/PN.BNA) Annisa Fadilla Yusri Sanusi ABSTRAK Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Pasal 5 Perjanjian Pekerjaan Pengaman Teb…

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN …

Mursyidina

ABSTRAK MURSYIDINA, : 2022 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 89)., pp., bibl., app (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto Pasal 30 s.d. Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indone…

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATA…

LISA KHAIRANI

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan BKPR (Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi), karcis, dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Walaupun aturan tersebut telah dikeluarkan, pemungutan retribusi pelayanan pasar masih be…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BEKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN…

Annisa Surya Putri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pengaturannya sudah begitu jelas dan tegas. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang memproduksi makanan olahan beku serta memasarkan kepada konsumen tanpa menye…


    SERVICES DESK