Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Dina Syaila Rahma

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Naufal Rizqullah

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

PERALIHAN ASET TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PENGGABUNGAN PT BANK SYARIAH INDONES…

Reza Juanda

Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa penggabungan mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih tanpa likudiasi karena hukum kepada perseoran yang menerima penggabungan. Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi melakukan penggabungan usaha terhadap tiga bank syariah BUMN. Dalam hal ini peralihan aset tanah dan bangunan dari PT Bank BRI Syariah dengan mekanisme yang berbeda dengan ketentuan …

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. PERTA ARUN GAS DI KOTA LHOKSEUMAWE

NURUL AIZA

Pasal 33 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemberi kerja atau penerima lowongan pekerjaan wajib memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (persen) dari yang dibutuhkan perusahaan. Namun, fakta dilapangan PT. PAG masih belum sepenuhnya mererapkan aturan tersebut yang membuat warga melakukan unjuk rasa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan aturan penggunaan …

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN

Muhammad Al-Asfaraini

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN Muhammad Al-asfaraini 1 Teuku Ahmad yani 1 Teuku Abdurrahman 2 ABSTRAK Aturan tanggungjawab notaris terhadap akta fidusia yang dibuatnya tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta fidusia oleh notaris di depan penghadap sebelum akt…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOM…

Indah Putri Sanura

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021) Indah Putri Sanura* Ria Fitri** Darmawan*** ABSTRAK Kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pada Pasal 4 Qanun tersebut dijelaskan bahwasanya Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama amtara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia …

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAW…

ALDI RACHMAN

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur bahwa pegawai non-PNS masih tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan sampai pada tanggal 28 November 2023. Selanjutnya, Guru merupakan pegawai non-PNS yang akan dialihkan menjadi PPPK. Namun pada tahun 2023 masih terdapat yang belum dialihkan, sehingga kedudukan guru SD bukan pegawai negeri sipil menjadi terancam kar…

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TEN…

MISBAHUL

Ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon, diatur bahwa mengenai penangkapan ikan menggunakan alat pengumpulan ikan jenis Rumpon yang harus mengikuti komponen yang ada di dalam Pasal 4 yaitu pelampung, atraktor, tali tambat dan pemberat untuk Rumpon tetap, semua Rumpon harus mempuyai Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Kenyataannya diperairan Kabupaten Pidie nelayan-nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat p…

KONSTRUKSI NORMATIF AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA QANUN ACEH NOM…

Agung Munandar

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasion…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…


    SERVICES DESK