Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DI BAW…

Safira

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” termasuk eksploitasi anak. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang terlantar, dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya di Kota…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANGTI…

MUHAMMAD KAUTSAR

ABSTRAK MUH MMAD KAUTSAR 1703101010116 2024 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN( Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59).,pp.,bibl Prof. Dr. SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PP 16 Tahun 2021 apabila ditemukan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka akan dikenai sanksi administratif. Meskipun demikian, masih banyak ditemuka…

KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…

Rahima Kamariah

ABSTRAK Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…

Rahmi Liana

Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA BAGI KORBAN K…

Laila Pitri

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Kemunculan teknologi berupa sosial media telah membawa dampak negatif bagi kehidupan anak. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kejahatan seksual baru berbasis sibe…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN RNHAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA H…

Kasmal Milzam

Pasal 3 ayat (1) Permennaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ke…

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Dina Syaila Rahma

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Naufal Rizqullah

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

PERALIHAN ASET TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PENGGABUNGAN PT BANK SYARIAH INDONES…

Reza Juanda

Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa penggabungan mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih tanpa likudiasi karena hukum kepada perseoran yang menerima penggabungan. Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi melakukan penggabungan usaha terhadap tiga bank syariah BUMN. Dalam hal ini peralihan aset tanah dan bangunan dari PT Bank BRI Syariah dengan mekanisme yang berbeda dengan ketentuan …


    SERVICES DESK