Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI MODEL PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH

Nurjalina

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan…

COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PELA…

Nanda Maharita Ansa

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, dan pemberian pelayanan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan MENPAN-RB No. 23 Tahun 2017 tentang Pendirian Pusat Layanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam era ekonomi gobal saat ini, collaborative governance merupakan salah satu jalur …

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBAS…

Rozalia Wardana

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya untuk mendigitalisasi pemasaran produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya secara online. Kolaborasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan digitalisasi UMKM. Kolaborasi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam digitalisasi UMKM di Kota Banda Aceh belum ber…

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA LON ASAN KECAMATAN L…

MIRA ALFATIKA

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan bagian dalam mendukung program kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Desa Lon Asan merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembah Seulawah yang tingkat partisipasi perempuann…

IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN …

MUAMMAR QADAFI

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan da…

EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

MUMTAZMIL

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 3 tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 58 menyatakan setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, sehingga pegawai kesehatan memiliki wewenang menerapkan kedisi…

COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN DP3AP2KB DALAM PENANGG…

JUFRI

Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan stanting teintegrasi di kabupaten Gayo Lues, penanganan stanting sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam mengurangi stanting di Kabupaten Gayo Lues. Akan tetapi, keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menguraingi penurunan stanting di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dibuktikan melalui data bahwa dala…

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…

ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDA…

Nurhasanatun

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh merupakan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 192 Tahun 2022 yang bertugas menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa melalui pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. Dalam realitanya inflasi Permasalahan inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1.23%, perkembangan harga berbagai komunitas pada April 2022 secara umum menunjukan adanya kenaikan. Terjadinya kenaikan indeks h…

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABIL…

AULIA ANANDA KARTIKA

Abstrak Kota Banda Aceh sebagai daerah yang dinobatkan sebagai Kota inklusif dan Ramah bagi Penyandang Disabilitas berkomitmen untuk membagikan pelayanan yang memuaskan kepada penyandang disabilitas serta membentuk warga perkotaannya menjadi warga perkotaan yang utuh. Namun berdasarkan data yang didapat dari observasi, wawancara dan data yang peneliti ambil dari laman dinas sosial, kesehatan, dan transportasi, dalam hal ini kota Banda Aceh masih jauh dari ramah disabilitas. Tujuan penelitia…


    SERVICES DESK