Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…

Mujiburrahman

ABSTRAK MUJIBURRAHMAN (2023) TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55)pp.,bibl.,tabl.App Nurhafifah,S.H.,M.Hum. Larangan terhadap pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta/benda dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis. …

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADI…

ZAKI RAZUARDI

Berdasarkan Pasal 365 KUHP ayat 1 menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 18/PID.SUS/2021/PN NABIRE TENTANG TINDAK…

Zatihulwani Rasyidin

Melalui studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim yang tidak memiliki kesesuaian dengan kualitas perbuatan pelaku dan putusan hakim yang tidak sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis putusan hakim serta peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya yang didapatkan sumber bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan masalah. Hasil analisis terhadap Putusa…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI NOMOR 3/JN/2022/MS.SGI TENTANG P…

MIFTAHUL ARZAQ

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan Dakwaan Penuntut Umum yang kurang tepat dalam menentukan jarimah yang didakwakan serta Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi penjara kepada terdakwa dalam Putusan Mahkamah Syariah Nomor 3/JN/2022/MS.Sgi. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum kurang tepat dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan tunggal. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dikarenakan dakwaan alternatif digun…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TAB…

Ayunda Raiza

ABSTRAK AYUNDA RAIZA (2023) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) KC BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63) pp.,bibl (Dr. M. Insa Ansari, S.H., M.H.) Bank dalam memberikan pembiayaan selalu didasarkan atas kepercayaan. Sehingga dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabahnya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan berma…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) PADA PDAM…

Zaituni Rahmah

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjelaskan bahwa Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan wilayah Kabupaten Aceh Besar wajib sebagai pelaksanaan TJSLP yang berstatus badan hukum yang dimaksud tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam kenyataan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PDAM…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (SUATU PENELITIAN DI WI…

Fitriana

ABSTRAK Fitriana, TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Suatu Penelitian di Wilayah 2023, Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala (v,50,) pp.,tabl,bibl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum) Dalam Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya …

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIA…

YURICO AZI UTARI

Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Neger…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI D…

Kinanti Putri Hamzli

ABSTRAK Kinanti Putri Hamzli, TINDAK PIDANA PERDANGAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,51) pp.,bibl.,tabl,app ( Mukhlis, S.H., M.Hum. ) Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa …

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION…

cut feby salsabila

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tidak terlepas dari peran partisipasi korban di dalamnya. Partisipasi korban (victim precipitation) dapat diartikan bahwa korban turut andil atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi korban seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhk…


    SERVICES DESK