LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…
Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…
RESILIENSI MASYARAKAT DESA TELUK RUMBIA TERHADAP BENCANA BANJIR
Resiliensi merupakan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengatasi, beradaptasi, dan pulih setelah mengalami guncangan atau bencana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana resiliensi masyarakat Desa Teluk Rumbia, Kabupaten Aceh Singkil, dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi secara berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan penelitian yang terdiri dari Kepala Desa Teluk Rumbia, dan masyarakat Desa Teluk Rumbia yang ter…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…
