Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK…

Fiki Festian

Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa kecamatan antara lain yaitu kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teugah, Kecamata Teluk Dalam, Kecamatan Alafan, dan Kecamatan Salang. Namun, Kecamatan Simeulue Timur menjadi titik permasalahan dalam Kabupaten tersebut. Dimana, terjadinya konflik antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan masyarakat nelayan dari luar…

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL RNNEGARA PADA INSPEKTORAT KOTA …

ALISSA SHAFIRA AYUWI

Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan terwujudnya good governance,clean government, dan pelayanan publik yang dibentuk untuk melakukan pengawasan secara internal. Inspektorat tidak hanya mengawasi pemerintahan daerah saja namun juga memiliki wewenang untuk membina serta mengawasi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong. Terdapat temuan penyimpangan di beberapa desa yang sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Inspekto…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH

MAZAYA

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…

PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA …

MUAMMAR HILMI OETAMA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan b…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

UPAYA PENERAPAN E-GOVERMENT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL …

Fauzal Zahri

Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan website Dinas Sosial, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang merupakan bagian dari E-Goverment guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Namun Kinerja dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum transparan dalam hal mewujudkan E-Goverment. Masyarakat juga masih belum memahami tentang fungsi dari E-Goverment sehingga masyarakat …

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN KONFLIK OLEH BADAN RE…

TRI YUDA

Pada tahun 1976 wilayah Aceh pernah mengalami konflik hingga pada tahun 2005 menjadi momentum perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, kesepakatan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan Perjanjian MoU Helsinki. Pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2005 mengeluarkan tahapan pemulihan dimulai dari Disarmanment, Demobilitation, Reintegration. Reintegration adalah tahapan yang membutuhkan waktu dan biaya karena memulihkan kondisi pasc…

PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA RNDI NAGA…

YUDI FAKHRIZAL

ABSTRAK Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPSDM) adalah sebagai acuan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi dua dimensi utama, yaitu hidup layak dan pengetahuan sebagai standar yang di tetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan secara global. Namun IPSDM di Kabupaten Nagan Raya tidak serta merta mengalami kenaikan yang signifikan belum sesuai dengan standar UNDP, seperti hidup layak da…


    SERVICES DESK