Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PENAMBAHAN SERAT ABAKA TERHADAP SUSUT BETON MUTU TINGGI MENGGUNAKAN …

Tazkya Aulia Rahma

Beton mutu tinggi memiliki nilai faktor air semen yang rendah sehingga memerlukan penggunaan semen dalam jumlah yang banyak. Penambahan tanah diatomae dapat menjadi solusi sebagai pengganti sebagian semen. Panas hidrasi yang diakibatkan dari proses pengikatan antara air dan semen akan mengakibatkan hilangnya kelembaban pada beton sehingga menghasilkan regangan susut dan terjadinya perambatan retak. Serat abaka digunakan sebagai salah satu bahan tambah sebagai material penguat komposit yang da…

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TPS 3R DI KABUPATEN AC…

Ismadi

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TPS 3R DI KABUPATEN ACEH BESAR Ismadi NIM 2004201010042 Program Studi Magister Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 telah mengusulkan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Lhoknga dan Ingin Jaya, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Permasalahan pertama adalah dari dua kecamatan yang diusulkan, bila diliha…

ASSESSMENT AWAL STRUKTUR BANGUNAN PERTOKOAN DI KOTA BANDA ACEH PASCA 19 TAHUN…

Ilham Siddiq

Korosi atau yang lebih umum disebut pengkaratan merupakan suatu proses degradasi material logam yang diakibatkan oleh reaksi elektrokimia dengan senyawa lain dan lingkungannya. Korosi baja tulangan menyebabkan pengembangan volume baja tulangan sehingga selimut beton yaitu bagian beton yang melindungi baja tulangan dapat mengalami keretakan atau terkelupas. Hal ini sangat membahayakan bagi pengguna suatu struktur tersebut karena dapat menyebabkan penurunan kekuatan dan hancurnya suatu struktur…

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA …

Ici Hikmah

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERSAWAHAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA Ici Hikmah Teuku Muttaqin Mansur Sulaiman ABSTRAK Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Keujruen bl…

FAKTOR-FAKTOR RISIKO RANTAI PASOK MATERIAL PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI …

Darmansyah

FAKTOR-FAKTOR RISIKO RANTAI PASOK MATERIAL PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH Darmansyah NIM 2004201010027 Program Studi Magister Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh pernah dihadapkan dengan risiko rantai pasok material. Salah satunya adalah Proyek Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dibangun dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (AP…

ANALISIS KAPASITAS DAN DAKTILITAS RANGKA BAJA HOLLOW YANG DIISI MORTAR UNTUK …

Siti Humayra

Baja hollow pada umumnya digunakan untuk elemen bangunan yang non-struktural, namun penggunaan baja hollow untuk elemen struktural yang sederhana sudah mulai digunakan seperti rangka kuda-kuda dengan bentang yang kecil, kolom pada pembuatan rumah satu lantai, dan sebagai plat lantai pada bentang yang kecil. Ada beberapa pertimbangan yang menarik dalam hal penggunaan baja hollow sebagai elemen struktural diantaranya pekerjaan lebih praktis pada saat pembuatan dan perakitan karena lebih ringan.…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…


    SERVICES DESK