Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SUATU PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (…

Nakhwa Alifya

Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun, pada perjanjian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 455.K/Pdt/2013 perjanjian kerjasama pengelolaan yang sudah dilegalisasi tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena tidak adanya tanggal,bulan,tahun pada perjanjian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menj…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN RUMAH DENGAN SI…

IFFAH IZZATI MAHDA

Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam pembelian rumah dengan sistem Pre Project Selling di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan p…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELIT…

Tgk. Iqlima Layutsya

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Namun, penyelesaian sengketa …

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRU…

MISBAH HUSSUDUR

ABSTRAK Misbah Hussudur 2023 PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH OLEH PEMBORONG DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55), pp.,bibl. Mustakim, S.H., M.Hum Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat ditegaskan juga bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai unda…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN B…

PUTROE NAILUFAR

ABSTRAK PUTROE NAILUFAR, WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha jasa jahit pakaian dan konsumen di kawasan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman dilakukan secara lisan. M…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH ( PERUMDA) TIRTA DAROY BANDA ACEH DALAM…

Natasya Ananda

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak hak konsumen berupa kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagaimana diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah menjelaskan bahwa PERUMDA bertujuan untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Namun dalam kenyataannya pihak PERUMDA Tirta Daroy belum…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODU…

Nadi Ainina

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Namun dalam kenyataannya konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak diberikan ganti rugi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menj…

KOMERSIALISASI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DI KECAMATAN SYIAH KUALA …

Syifa Hasvia Putri

Pasal 9 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Selanjutnya pasal 10 UUHC juga memberikan penegasan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Namun, kenyataannya pada saat ini mas…

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK MILIK (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

Nurlela Sukma

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasan, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PADA USAHA KEDAI KOPI KP…

FADILLA HAYATUZ ZAHRI

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang timbul di dalam perjanjian bagi hasil usaha kedai kopi, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian usaha bagi hasil pada kedai kopi dan penyelesaian terhadap wanprestasi usaha kedai kopi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanrpestasi pada kedai kopi KPK berupa pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati yaitu adanya tindakan pemecatan pekerja secara sepihak oleh salah satu pemegang usaha s…


    SERVICES DESK