Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRU…

MISBAH HUSSUDUR

ABSTRAK Misbah Hussudur 2023 PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH OLEH PEMBORONG DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55), pp.,bibl. Mustakim, S.H., M.Hum Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat ditegaskan juga bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai unda…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN B…

PUTROE NAILUFAR

ABSTRAK PUTROE NAILUFAR, WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha jasa jahit pakaian dan konsumen di kawasan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman dilakukan secara lisan. M…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH ( PERUMDA) TIRTA DAROY BANDA ACEH DALAM…

Natasya Ananda

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak hak konsumen berupa kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagaimana diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah menjelaskan bahwa PERUMDA bertujuan untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Namun dalam kenyataannya pihak PERUMDA Tirta Daroy belum…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODU…

Nadi Ainina

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Namun dalam kenyataannya konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak diberikan ganti rugi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menj…

KOMERSIALISASI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DI KECAMATAN SYIAH KUALA …

Syifa Hasvia Putri

Pasal 9 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Selanjutnya pasal 10 UUHC juga memberikan penegasan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Namun, kenyataannya pada saat ini mas…

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK MILIK (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

Nurlela Sukma

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasan, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PADA USAHA KEDAI KOPI KP…

FADILLA HAYATUZ ZAHRI

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang timbul di dalam perjanjian bagi hasil usaha kedai kopi, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian usaha bagi hasil pada kedai kopi dan penyelesaian terhadap wanprestasi usaha kedai kopi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanrpestasi pada kedai kopi KPK berupa pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati yaitu adanya tindakan pemecatan pekerja secara sepihak oleh salah satu pemegang usaha s…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS-PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYARN…

ANANDA PUTERI UTAMI

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 17 huruf a tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) yang selanjutnya sebagaimana dirubah menjadi Peraturaturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 di tegaskan bahwa Notaris dan PPAT di larang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya. Meski Notaris-PPAT telah dilarang melakukan hal tersebut namu…

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR …

M ANGGA SHAFFAN

ABSTRAK M. Angga Shaffan, 2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat …


    SERVICES DESK