STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…
Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…
ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN…
ABSTRAK
M. FURQAN MAULANA
2025 ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN PT. TEKNOLGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DALAM PELAYANAN JASA TRANPORTASI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 52) pp., bibl.
Mustakim, S.H., M.Hum.
Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, …
PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PERDA…
Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Namun dalam praktek tidak selamanya hal tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian damai kasus kecelakaan lalu lintas dimana hasil perdamaian tidak dapat dijalankan secara maksimal, karena masih ada itikad tidak baik da…
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT SECARA BERLAKU SURUT
Pasal 15 Jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum harus menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta autentik. Kepastian tanggal merupakan aspek formil dalam pembuatan akta autentik, terkait dengan kepastian tanggal pada akta autentik notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik yang dibuat secara berlaku surut tidak sesuai dengan ketentuan yan…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG WANPRESTASI (STUDI KASUS: P…
ABSTRAK
Dalam putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn tentang Wanprestasi yang melibatkan Kevin Tiopan sebagai Penggugat dan Handoko sebagai terguggat. Kasus ini merupakan suatu kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang piutang. Kasus ini tentang terggugat yang meminjam uang kepada penggugat untuk modal usaha dan dibuat dalam bentuk kontrak di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak mampu dipenuhi oleh pihak Debitur karena terjadinya wab…
TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENEMPATAN TIANG LISTRIK DI T…
Pasal 27(1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikkan mengatur bahwa PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik. Pihak PLN harus memberikan ganti rugi hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Namun, pihak PLN tidak mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga merugikan masyarakat seperti yang te…
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK TERHADAP PRODUK KUE KHAS DAERAH DALAM UPAYA P…
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/jasa. Namun, pada kenyataannya, di Kabupaten Pidie, masih ditemukan produk kue khas daerah yang beredar tanpa informasi yang memadai, salah satu masalah yang muncul adalah tidak ada penggunaan merek pada produk, sehingga menyebabkan konsumen kesulitan mengidentifikasi asal usul suatu produk dan kualitasnya. …
WAPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA SEW…
Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa lalainya debitur apabila ia dengan surat perintah dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, maka dari itu harus dipatuhi oleh para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung ketentuan mengikat yang diberikan oleh kepercayaan satu pihak ke pihak lainnya. Berlandaskan Pasal tersebut maka para pihak seharusnya memenuhi kewajibannya tetapi pada faktanya tidak semua perjanjian itu dapat dilak…
