Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEMUNCULAN PARTAI POLITIK LOKAL BARU YANG BERIDEOLOGI AGAMA (STUDI …

Ghifari Farhan

Provinsi Aceh mendapatkan amanah dari hasil kesepakatan MoU Helsinki yang diturunkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk dapat mendirikan partai politik lokal. Berdasarkan atas keresahan ulama Aceh terhadap dinamika perpolitikan yang ada di Aceh saat ini yang sedang mengalami penyusutan dari nilai-nilai islam. Partai lokal di Aceh mendapatkan pesaing baru dalam kontestasi pemilu yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh yang mana partai politik PAS Aceh ini baru…

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI

TEUKU MUHAMMAD MAULANA AKBAR

Menurunnya pelaksanaan pencegahan maladministrasi selama 2 tahun terakhir yang terjadi di Provinsi Aceh oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh, tentunya perlu diketahui terkait kekuasaan (power) dan kinerja organisasi Ombudsman perwakilan Aceh mengenai optimalisasi peran pencegahan dalam mencegah maladministrasi. Karena dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Ombudsman menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publ…

KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (STUDI …

DINA ULFA

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kinerja aparatur pemerintahan Gampong Meudang Ara dalam memberikan pelayanan umum. Metode penelitian melibatkan survey, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menilai aspek kopetensi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Profesionalisme dan Produktifitas Aparatur Gampong Dalam Melakukan Pelayanan Umum Gampong Meudang Ara menurut pemerintah pusat dan masyarakat terdapat perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap aparatur gampong dalam melakukan p…

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH IBADAH DI ACEH SINGKIL OLEH KESBAN…

MUHAMMAD AL AUZA

ABSTRAK Konflik rumah ibadah di Aceh Singkil tidak terlepas dari pro dan kontra dalam penafsiran UUPA dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, dimana bagi kalangan mayoritas peraturan ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan bagi minoritas peraturan ini justru mempersempit peluang mendirikan rumah ibadah lainnya di Aceh. Sehingga konflik rumah ibadah Aceh Singkil menjadi wewenang provinsi dalam menga…

SOSIALISASI POLITIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DALAM MENGURANGI PEMILIH G…

T.ANDIKA RISMA PUTRA

Pada Pilkada 2017, Sosialisasi politik, baik dalam bentuk formal maupun non- formal, sudah umum dilakukan di Kota Banda Aceh. Meskipun begitu, kualitas pemilihan Kepala Daerah masih belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh pemilih. Padahal, kualitas pemilihan Kepala Daerah menjadi indikator penting untuk mendapatkan aktor politik yang kompeten dan berkualitas, termasuk pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Terkait r…

ANALISIS DAMPAK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BAN…

MOHAMMAD MAHLUFI KUDAMBA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Dampak Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh. Fenomena yang terjadi bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan politik uang itu terus terjadi didukung karena kurang nya tentang edukasi mengenai bahaya politik transaksional yang berkepanjangan, tingginya angka politik uang pada kursi legislatif kota Banda Aceh menjadi tujuan peneliti dalam melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang pada pemilihan …

TANGGUNG JAWAB SOSIAL POLITIK ANGGOTA DPRK PERIODE 2019-2024 DARI PARTAI ACEH…

RESI BINTANG

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRK Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Kota Subulussalam Terhadap Daerah Pemilihan. Tujuan masalahnya adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Anggota DPRK Subulussalam Dari Partai Aceh Terhadap Daerah Pemilihan. Ini sejalan dengan teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang menuntut setiap pemangku kewenanangan untuk dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan efisien. …

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PT. LAOT BANGKO KOTA SUBULU…

ABDUL SAPRI SAGALA

ABSTRAK Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam kegiatan pertanian terutama subsektor perkebunan. PT. Laot Bangko adalah salah satu perusahaan sawit di Kota Subulussalam yang memiliki areal HGU Seluas 6800 h. Izinya berakhir pada tanggal 31 desember 2019, maka penyusutan areal disebut plasma untuk kebun, jalan, transmigrasi, kemudian penguasaan masyarakat seluas 1,453,53 h. Namun kenyataannya hingga saat ini PT. Laot Bangko belum memenuhi syarat-syarat yang mengharuskannya melep…

PREFERENSI PEMILIH TERHADAP PARTAI ACEH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEM…

OKTAVIAN FAUZAN

Partai Aceh merupakan Partai lokal yang didukung oleh organisasi mantan GAM seperti KPA dan Majelis GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang dibentuk pasca-MoU Helsinki. Partai Aceh menggambarkan bahwa mantan GAM begitu percaya bahwa kekuatan mereka di bidang politik tidak bisa dibendung oleh kelompok lain. Setelah terjun kedunia politik dari tahun 2009 Partai Aceh mengalami penurunan suara pada tahun 2019 hal ini membuat peneliti tertarik melakukan pene…

IMPLEMENTASI APLIKASI SEKEJAP DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PAN…

MUHAMMAD MAHFUD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh diakui sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Berinovasi di Masa Covid-19 oleh perwakilan Ombudsman RI di Aceh menurut Dr. Emila Sovayana, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, aplikasi SEKEJAP dirancang sebagai pengganti front office Disdukcapil, dengan kemudahan dapat mengakses layanan kependudukan, pencatatan sipil, dan membuka data melalui smartphone yang …


    SERVICES DESK