Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB SOSIAL POLITIK ANGGOTA DPRK PERIODE 2019-2024 DARI PARTAI ACEH…

RESI BINTANG

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRK Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Kota Subulussalam Terhadap Daerah Pemilihan. Tujuan masalahnya adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Anggota DPRK Subulussalam Dari Partai Aceh Terhadap Daerah Pemilihan. Ini sejalan dengan teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang menuntut setiap pemangku kewenanangan untuk dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan efisien. …

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PT. LAOT BANGKO KOTA SUBULU…

ABDUL SAPRI SAGALA

ABSTRAK Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam kegiatan pertanian terutama subsektor perkebunan. PT. Laot Bangko adalah salah satu perusahaan sawit di Kota Subulussalam yang memiliki areal HGU Seluas 6800 h. Izinya berakhir pada tanggal 31 desember 2019, maka penyusutan areal disebut plasma untuk kebun, jalan, transmigrasi, kemudian penguasaan masyarakat seluas 1,453,53 h. Namun kenyataannya hingga saat ini PT. Laot Bangko belum memenuhi syarat-syarat yang mengharuskannya melep…

PREFERENSI PEMILIH TERHADAP PARTAI ACEH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEM…

OKTAVIAN FAUZAN

Partai Aceh merupakan Partai lokal yang didukung oleh organisasi mantan GAM seperti KPA dan Majelis GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang dibentuk pasca-MoU Helsinki. Partai Aceh menggambarkan bahwa mantan GAM begitu percaya bahwa kekuatan mereka di bidang politik tidak bisa dibendung oleh kelompok lain. Setelah terjun kedunia politik dari tahun 2009 Partai Aceh mengalami penurunan suara pada tahun 2019 hal ini membuat peneliti tertarik melakukan pene…

IMPLEMENTASI APLIKASI SEKEJAP DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PAN…

MUHAMMAD MAHFUD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh diakui sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Berinovasi di Masa Covid-19 oleh perwakilan Ombudsman RI di Aceh menurut Dr. Emila Sovayana, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, aplikasi SEKEJAP dirancang sebagai pengganti front office Disdukcapil, dengan kemudahan dapat mengakses layanan kependudukan, pencatatan sipil, dan membuka data melalui smartphone yang …

PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWA…

Ziaurrahman

Pengaruh latar belakang pendidikan dewan terhadap kinerja di lembaga legislatif. Salah satu fungsi legislatif adalah legislasi, dalam menjalankan fungsi legislasi, legislatif bertanggung jawab untuk menghasilkan sebuah produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Sebagai lembaga yang bertugas mengurusi kepentingan publik dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas dapat diperoleh dengan adanya sumber daya berkualitas dalam lingkungan kerja, salah s…

ANALISIS KEMENANGAN ABDULLAH PUTEH DALAM PEMILIHAN DPD RI TAHUN 2019

MUHAMMAD ALFIAN

Pada awal Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Kebijakan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut mengatur larangan kontestan terpidana korupsi, pengedar narkoba, dan mantan pelaku seks anak untuk memperebutkan kursi. Namun peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab…

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES DALAM MENDUKUNG MODERNISASI PELAYANAN PU…

PRIMA AKBAR

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE, Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Namun dalam penerapannya masih terkendala oleh ba…

ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP QANUN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG …

TEUKU RIZKIE ALFITRAH

Qanun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daerah Aliran Sungai dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas sertas kuantitas air yang baik serta untuk mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Qanun tersebut digunakan sebagai landasan dalam menertibkan area Daerah Aliran Sungai di wilayah Krueng Aceh dan menimbulkan kontraversi dimasyarakat yang menggunakan lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori persepsi yang dicetuskan oleh …

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA (PRO-ABES) DALAM…

MUHAMMAD RIZAL

Program yang diberi nama Program Aceh Besar Sejahtera atau lebih dikenal dengan sebutan Pro-Abes merupakan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat menjadi salah satu fokus pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah di kabupaten Aceh Besar. Pro-Abes diimplementasikan oleh pemerintah Aceh Besar berdasarkan visi misi kepala daerah yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pro-Abes dengan tujuan untuk m…

PARTISIPASI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA BANDA ACEH DA…

Aprinaldi

Perilaku prostitusi online marak terjadi di Kota Banda Aceh yang ditandai penemuan beberapa kasus mulai tahun 2017 – 2021, padahal Aceh sudah ditetapkan sebagai daerah bersyariat Islam. Berbagai kasus ini telah melibatkan partisipasi pihak PPA Polresta Banda Aceh, namun masih juga ditemukan kasus prostitusi online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi PPA Polresta Banda Aceh dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh dan faktor pendukung dan penghambat p…


    SERVICES DESK