PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS KELAS II B…
Penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan narapidana wajib menaati peraturan tata tertib, tetapi dalam praktiknya masih terjadi pelarian, termasuk di Lapas Kelas II B Kutacane yang pada tahun 2025 mengalami peristiwa pelarian 40 narapidana, dengan 4 orang di antaranya belum berhasil ditangkap kembali.
Penelitian ini bertujuan…
PEMENUHAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS TERH…
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pemenuhan asas kontradiktur delimitasi pada saat pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. Namun, pengaturan asas kontradiktur delimitasi masih kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.
Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturaan dan pemenuh…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEABSAHAN RUJUK PASCA PUTUSAN TALAK SATU BAIN SUGHRA MENURUT MAHKAMAH SYARIâ€â€¦
Permasalahan talak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan jatuhnya talak. Dalam hukum Islam, talak dianggap sah sejak diucapkan apabila memenuhi rukun dan syarat syar’i, sedangkan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan…
KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV (CLOSED-CIRCUIT TELEVISION) DALAM TINDAK PIDANA PENG…
penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan alat bukti tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan alat bukti mempengaruhi keadilan dalam putusan hakim. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan mamadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan di lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, undang-undangan…
PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYA…
Penangguhan Penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersang…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (SUATU…
Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan.
Penelitian ini bertu…
