Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS KEBERLANJUTAN USAHA BUMD ATAS HASIL PERUBAHAN BENTUK BADAN H…

Teuku Iradat Al -Hafiidhayani

Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan daerah merubah bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sebagai badan usaha yang dimiliki Pemerintah Aceh dipilih perubahan bentuk hukumnya menjadi Perseroda. Perubahan bentuk ini tidak diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik …

DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA LOGISTIK (STUDI KASUS: PUTUSAN …

Rahmi Zulaeka

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, merupakan suatu putusan terkait dengan permohonan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selaku pemohon kasasi. Pada putusan tingkat kasasi ini, Majelis Hakim menerima permohonan pemohon, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarata Pusat, dan menguatkan putusan KPPU Nomor 08/KPPU- L/2016. Hakim berpendapat dengan adanya perjanjian pelimpah…

LEGALITAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

TEUKU HABIB HAFIZD

Perkembangan internet dan teknologi saat ini berkembang pesat dalam berbagai hal baik dalam bidang keuangan maupun produk-produknya. Sejalan dengan era globalisasi, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dampak dari perkembangan tersebut banyak orang meningkatkan usaha untuk dimiliki secara digital. Jenis aset digital ini meliputi cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Litecoin. Dimana penyimpanan nilai atau store of value me…

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PEMEGA…

Sri Andalusia

Perseroan terbatas menganut sistem limited liability dari para pemegang sahamnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007), menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Namun, perlindungan pemegang saham tersebut tidak berlaku mutlak sebagaimana akibat hukum penerapan doktrin piercing the cor…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK

Yolanda Roza

ABSTRAK Yolanda Roza, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Dalam Pasal 63 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik pekerja dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan (merger) perusahaan, atas pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pen…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH ( PERUMDA) TIRTA DAROY BANDA ACEH DALAM…

Natasya Ananda

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak hak konsumen berupa kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagaimana diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah menjelaskan bahwa PERUMDA bertujuan untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Namun dalam kenyataannya pihak PERUMDA Tirta Daroy belum…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN …

RIFKA ANNISA

Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan agar konsumen beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibanding dengan pelaku usaha yang lebih kuat dalam hal perdagangan. Segala proses kegiatan jual beli harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun pada proses bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen, na…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZ…

Maulana Nusantara

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa izin pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak mencemari lingkungan. Tetapi kegiatan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat banyak dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan mulai dari tercemarnya kualitas air, udara, dan kawasan lahan. Hal tersebut menimbulkan permasalah…

WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI ANTARA UPTD…

M. FARHANSYAH

ABSTRAK M. Farhansyah, 2023 Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi antara UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh dengan CV. Atik Konstruksi mengenai masa kontrak, pekerjaan pembangunan irigasi diharapkan dapat diselesaikan selama 140 (seratus empat pu…

KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH PENGELOLA KAFE DAN…

Asyila Shalsabila

Tujuan penelitian ini menjelaskan kewajiban pengelola usaha kafe dan karaoke terhadap pembayaran royalti Hak Cipta lagu dan musik, efektifitas penerapan PP No. 56 tahun 2021 di wilayah Kota Banda Aceh serta menjelaskan faktor penyebab pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Hasil analisis penelitian ini diketahui pemanfaatan terha…


    SERVICES DESK