Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 TERHADAP PELAKSA…

ZULFITRIANSYAH

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur de…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

Intan Humaira

ABSTRAK Intan Humaira, 2022 Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batas jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut, akan tetapi dalam Putusan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Hakim pengawas tidak memberi hak …

EKSISTENSI PERSEROAN PERORANGAN DALAM TATA HUKUM INDONESIA

MUHAMMAD LUQMAN DARY

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sah…

PELAKSANAAN THALAQ DI LUAR PENGADILANRN(STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM MAHKAM…

Raudhatul Hidayati

PELAKSANAAN THALAQ DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Mahkamah Syari’ah Bireuen) Raudhatul Hidayati Iman Jauhari** Yusri*** ABSTRAK Pelaksanaan thalaq diluar pengadilan masih menjadi suatu peristiwa yang sering terjadi di dalam masyarakat, kurangnya edukasi dan informasi yang didapat masyarakat mengenai pentingnya legalitas perceraian di pengadilan menjadi salah satu penyebabnya, namun yang menjadi inti dari permasalahan yaitu adanya perbedaan dalam bilangan th…

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKA…

Winda Safitri

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI Winda Safitri Azhari Efendi ABSTRAK Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur seluruh sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang harus dieksplorasi sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu minyak. Namun yang menjadi inti dalam permasalahan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak oleh SPBU …

KEWAJIBAN PENYEWA RUMAH KONTRAKAN TERHADAP KERUSAKAN PADA SAAT SEWA RNMENYEW…

Qarina Ulfa

Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Salah satu perjanjian sewa-menyewa di Kecamatan Ulee Kareng adalah perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan, meskipun dalam perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, namun dalam prak…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…


    SERVICES DESK