Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Riki Guswandri
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Riki Guswandri* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau dalam undang-undang pidana khusus. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pertama kali dinyatakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bad…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DETEKSI PENYAKIT KATARAK MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)
Aisa Umairah
Katarak merupakan salah satu penyakit yang bisa membuat kebutaan pada mata. Katarak dipengaruhi oleh tingginya cairan yang masuk kedalam lensa mata akibat adanya cairan denaturasi protein pada lensa. Katarak mengakibatkan penurunan produktivitas, mobilitas dan kualitas hidup penderita. Saat ini, proses diagnosis katarak masih dilakukan dalam bentuk visual oleh dokter, akibat dari keterbatasan teknologi pada akurasi dan dalam bentuk visual tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi kata…
- Fakultas Teknik Komputer, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH LUAR BIASA …
RISNA ALFIYANI
ABSTRAK Risna Alfiyani (2024) : Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolah luar biasa( SLB) Kota Banda Aceh. Kata Kunci : implementasi, projek penguatan profil pelajar pancasila, SLB Kota Banda Aceh Penelitian ini dilakukan di SMPLB dan SDLB TNCC Kota Banda Aceh sekolah ini juga disebut dengan Sekolah Luar Biasa The Nanny Children Center (SLB TNCC) adalah sekolah dengan pusat terapi dan edukasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki prinsip kerja ramah, professio…
- Fakultas KIP PPKN, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA FILANTROPI TERHADAP DONATUR
Harist Syafiq
Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang berbunyi: “Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.” Tidak dijelaskan terkait tanggung jawab lembaga filantropi terhadap donatur, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas alokasi dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi, sehingga dalam praktiknya dap…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya