Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN PADARNTINDAK PIDANA KEKERASAN DAL…

Mahara Sayoga

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Mahara Sayoga  Teuku Muttaqin Mansur  Nursiti  ABSTRAK Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam …

TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDA…

Afnan Wildana

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak lagi disebut secara eksplisit dengan kata menghina, melainkan diwujudkan melalui frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat. Pasal 218 KUHP mengatur mengenai setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di pidana paling lama tiga tahun dan denda katagori IV. Selanjutnya, diperjelas dalam Pasal 219 KUHP yang mengatur mengenai…

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUIRNTUKAR MENUKAR TANPA DI D…

Shilvy Mailida

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI TUKAR MENUKAR TANPA DIDAFTARKAN Shilvy Mailida* Syarifuddin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui akta …

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAY…

Musanna Maulidiana

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA BANDA ACEH Musanna Maulidiana * Ilyas ** Muhammad Zaki *** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan PTSL dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran t…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PENCIPTA KARYA SENI LUKIS MENGGUNAKAN ARTIF…

Ferdi

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), karya seni rupa dalam segala bentuk, termasuk didalamnya lukisan, merupakan ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Pada sisi lain, Pasal 1 angka 2 UUHC menegaskan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam UUHC secara…

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN MENDAPATKAN KEGIATAN REKREASIONAL (S…

Arief Johansyah

Menurut Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak harus mendapatkan pendidikan,pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak binaan ditempatkan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak rekreasional belum dipenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan …

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…

Ayu Mailiza Wanzira

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …


    SERVICES DESK