Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SATUAN PENDIDI…

HAFIZ RAMADHANA

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindakan kekerasan fisik ole…

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KE…

Atifa Ummikalsum

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstrak Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGAN…

Nasri Mahtuah

Tindak pidana penganiayaan ringan oleh anak di lingkungan sekolah khususnya pesanten merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan kebutuhan anak sebagai pelaku dan korban, menjelaskan mekanisme penyelesaian serta melihat upaya masyarakat di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat umum dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di pesantren. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai peran pondok pesantren s…

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

Rahmat

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait, namun kewenangan instansi terkait seperti Polri dan BNN belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi penegak hukum dala…

KEWENANGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DALAM MENANGANI PERKA…

Teuku Budi Faisal

Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar, namun dalam praktiknya masih ditemukan bahwa kapal melakukan kegiatan alih muat dikolam pelabuhan tanpa izin syahbandar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab Kantor Kesyahbandaran dan Otori…

KEWENANGAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Devi Safliana

ABSTRAK KEWENANGAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PIDANA Devi Safliana* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** Abstrak Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan kewenanangan penyitaan hanya dimiliki oleh penyidik, namun pada tataran praktik hal tersebut tidak selalu relavan untuk dioperasionalkan. Adakalanya penemuan alat bukti dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Riki Guswandri

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Riki Guswandri* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau dalam undang-undang pidana khusus. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pertama kali dinyatakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bad…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBURUAN DAN PEMBUNUHAN GAJAH SUMATERA DI…

Rahmat

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBURUAN DAN PEMBUNUHAN GAJAH SUMATERA DI PROVINSI ACEH Rahmat* Mohd Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Aceh merupakan salah satu Provinsi yang masih memiliki jumlah populasi gajah sumatera tertinggi di Sumatera. Berdasarkan data terakhir, pada 2020 jumlah gajah di Provinsi Aceh teridentifikasi sebanyak 539 individu, atau dengan kata lain hampir 40 persen gajah yang ada di Sumatera berada di Provinsi Aceh. Jumlah populasi gajah di Aceh juga ja…

KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRES…

ARIFAH ZAHRA NASUTION

ABSTRAK ARIFAH ZAHRA NASUTION 2024 KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (v, 90) pp., bibl. (Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua…

KEWENANGAN PERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Aulia Safira

Pengaturan perbarengan tindak pidana dalam Pasal 65 Qanun Nomor 6 tahun 2014 hanya mengatur perbarengan antar sesama jarimah saja, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda-beda. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga tidak mengatur mekanisme penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda. Dalam penerapa…


    SERVICES DESK