Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI …

RISKA NOVITA SARI

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH Riska Novita Sari , Syahrizal Abbas , Dahlan ABSTRAK Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Menurut Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja me…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SAWIT DI PERKEBUNAN PT…

SUCI AMALIA

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” meskipun telah diancam dengan pidana namun kenyataannya tindak pidana pencurian kelapa sawit masih terjadi di wilayah perkebunan PT. Mopoli Raya. Tujuan penulisan …

ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID…

RINI MIHARTIKA

ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA. Rini Mihartika Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr.Suhaimi, S.H., M.Hum.*** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun d…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…

Asmadi Syam

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH

Maisura Maharami

ABSTRAK Maisura Maharami, 2021 (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Jaminan kebebasan dalam menjalankan agama dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun dengan dalih kebebasan beragama, muncul upaya penciptaan aliran-aliran agama baru atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNP…

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…

ISFANDIKA

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Isfandika Mohd. Din Iman Jauhari ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …


    SERVICES DESK