Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI…

MUHAMMAD NOFAL

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang: memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal; memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/…

TINDAK PIDANA MEMINDAH TANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN DAN PENERAPA…

MIZA NADIFA

Berdasarkan Pasal 385 Ke-4 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Namun, pada saat ini masih terdapat kasus memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri …

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN DI PROV…

Ahmad Buchori

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINN DI PROVINSI ACEH Ahmad Buchori* Mohd. Din** Sulaiman*** Abstrak Kejahatan asal usul perkawinan merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 279 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan asal- usul perkawinan. Maraknya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan legalitas dari pemuka agama yang menyebabkan terjadinya keresahan dalam masyarakat Aceh. Terdapat sekitar 40 kasus kejahatan asa…

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (P…

Farah Rahmatillah

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Penelitian di LP Kelas IIA Banda Aceh) Farah Rahmatillah * Mohd. Din ** *** Adwani ABSTRAK DaIam Perkemenkumham No. 33 Tahun 2015 bahwasannya keamanan dan ketertiban yang kondusif daIam lapas adalah syarat yang pertama guna mendukung terwujudnya keberhasiIan peIaksanaan sistem pemasyarakatan. Peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam Iembaga pemasyarakatan perIu untuk dikembangkan agar me…

IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH

Riska Nazillah Syaputri

ABSTRAK Riska Nazillah Syaputri (2023) IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67),pp,bibl.,app (Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya di singkat dengan KIA merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 peraturan tersebut …

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA PENGHADAP

Fani Agustianti

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA PENGHADAP Fani Agustianti* Mohd Din** Dahlan*** ABSTRAK Berdasarkan pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan Akta Salinan Akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang s…

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADA…

Adji Abdillah

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) ABSTRAK Adji Abdillah Mohd. Din * Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ** *** Pidana percobaan merupakan alternatif pemidanaan sebagai pengganti pidana penjara yang sudah lama diatur dalam KUHPidana Indonesia. Pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berdampak baik bagi terdakwa karena memiliki manfaat serta penerapan pidana ini sejalan dengan t…

PERLINDUNGAN DATA RAHASIA PRIBADI KONSUMEN PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN…

Desi Afriyani

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di samping itu data pribadi konsumen juga dilarang untuk disebarkan secara tanpa hak. Dalam hal ini Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bers…

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ZUL AKLI

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Zul Akli* Madiasa Ablisar** Mohd. Din*** Iman Jauhari**** ABSTRAK Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. A…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA…

Zery Irfan

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA IZIN (Studi Kasus Wilayah Kota Banda Aceh) Zery Irfan* Eddy Purnama** Mohd. Din*** ABSTRAK Sumber kekayaan laut Provinsi Aceh memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Lembaga Panglima Laot berperan menjaga, menertibkan dan menjalakan hukum adat laot di Provinsi Aceh. Ke…


    SERVICES DESK