Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MI…

Rizka Rahmadana

ABSTRAK Rizka Rahmadana (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57) pp.,tabl.,bbil. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidan…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN M…

Yuni Amalia

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti. Visum Et Repertum dapat berupa alat bukti surat yang disertai keterangan ahli untuk membuat terang sebuah perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui ada beberapa perkara Kekerasan Pada Anak yang menggunakan Visum Et Repertum dalam bentuk surat beserta keterangan ahli di tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran…

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI A…

Nurul Latifah

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melaku…

IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PENELI…

Ricky Febriandi

Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Terkait dengan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Reha…

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS…

Laili khafifah

Pasal 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pelakasanaan pembinaan di dalam sebuah Lapas adalah untuk membina warga binaan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 2 UU nomor …

KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN …

Siara Nedy

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan kepada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk mewakili negara maupun pemerintah dan BUMN dianggap sebagai salah satu bagian dari negara. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan hukum BU…

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK TANGGUNGAN DALAM QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Teuku Akbar Lazuardi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. Namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam Qanun Lembaga Keuangan …

TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN PADA P…

ZULFITRIANI

Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Uu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Uu) mengatakan “Orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemunggutan suara dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyal Rp. 18.000.000”. Namun pada kenyataanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tindak pidana pemilu sudah 2 (dua) kali terjadi berturut-turut di kota Band…

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP…

Sukma Nurhikmah

ABSTRAK SUKMA NURHIKMAH 2023 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsa…

TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (SUATU PENELITIAN TERHADAP PUTUSA…

Indah Widiya Ningsih

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Indah Widiya Ningsih, 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,76).,pp.,bibl. Dr. MOHD. DIN., S.H., M.H., Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan oran…


    SERVICES DESK