Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LEGALITAS ANEKSASI RUSIA TERHADAP KRIMEA DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM INTERN…

AZAN ASHARI

Didalam hukum internasional kedaulatan menjadi dasar utama dalam pendukung berjalannya hukum internasional yang menjadi ketentuan dan juga prinsip-prinsip non-intervensi dan juga pelarangan penggunaan kekerasan dalam perolehan kedaulatan merupakan bentuk negara dengan prinsip hukum internasional modern. Pada umumnya hukum internasional terutama PBB mengatur sistem bentuk peralihan kekuasaan wilayah harusnya di laksanakan secara damai tanpa menggunakan kekerasan. Namun faktanya masih ada perma…

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …

Andri Agustian

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…

TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP KENDARAAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI…

Muhammad Denny Saputra

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara dan den…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BER…

Ariza Saputri

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen dari tahun 2020-2022 masih timbulnya korban dari tindak pidana ini. Tujua…

JARIMAH PENYEDIAAN FASILITAS MAISIR MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENELITIA…

RIZKI AULIARAHMAN

pasal 20 qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh ) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. namun walaupun sudah ada peraturan yang melarang tetapi kenyataannya masih banyak terjadinya kasus jarimah maisir. tujuan penelitian skr…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUK…

Miftahul Faza

ABSTRAK MIFTAHUL FAZA (2023) Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,tabl.,bibl., Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI JARIMAH PELECEHAN SE…

TRIA LIDADARI

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun kenyatannya masih banyak kasus jarimah pelecehan seksual terhadap a…

CYBER DIPLOMACY LAW TO IMPROVE CYBER SECURITY IN INDONESIA (STUDY ON BSSN)

Rafiqa Nuzula

EXAMINING THE ASEAN CROSS-BORDER PERSONAL DATA TRANSFER REGULATION AND ITS CO…

Merlita Yuli Safitri

ABSTRACT MERLITA YULI SAFITRI 2023 Examining The ASEAN Cross-Border Personal Data Transfer Regulation And Its Compatibility With Indonesian’s Personal Data Protection Law Faculty of Law, Syiah Kuala University (ix.74 ), pp.,abbr., bibl. Mahfud, S.H., LL.M Nowadays in the digital era, there has been an increase in the use and transfer of personal data in various countries. ASEAN has formed a regional instrument (ASEAN Framework o…

LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL GRATIFICATION IN INDONESIA

ESY BUNGA INDAH PRATIWI

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana gratifikasi semakin berkembang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang tetapi juga dalam pelayanan seksual. Layanan seksual digunakan sebagai transaksi dalam bisnis dan politik. Pemuasan seksual dalam perspektif internasional dikelompokkan menjadi “sextortion” atau pemerasan seksual. Pengaturan terkait sextortion di Indonesia diakomodir dalam bentuk pengertian luas bagian gratifikasi yang diatur dalam P…


    SERVICES DESK