Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…

M.JUANDA

ABSTRAK M. JUANDA 2024 (Anta Rini Utami, S.H., M.H.) Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai pencurian hewan terna…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SE…

MARTHUNIS MIRZA AULIA

ABSTRAK MARTHUNIS MIRZA AULIA ( 2024) PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 58), pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr, Mohd Din, S.H.,M.H. Alat bukti yang sering digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah keterangan saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum. Visum et Repertum ada…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (SUA…

FAHRIZAL AULIA

ABSTRAK FAHRIZAL AULIA, (2024) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. Pasal 62 ayat (1) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 aya…

PEMENUHAN HAK PEMBAGIAN MAKANAN YANG LAYAK DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH

MUHAMMAD MAULANA

ABSTRAK MUHAMMAD MAULANA, (2024) Pemenuhan Hak Pembagian Makanan yang Layak di Rutan Kelas IIB Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 62 ), pp.,tabl.,bibl. MAHFUD, S.H., LL.M Pidana penjara ialah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dalam hal ini bukan hanya sanksi yang harus diberikan, selain itu juga pemerintah harus melihat sudah sesuai atau belum pemenuhan hak memberikan makanan yang l…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZI…

MAHDANI AKSYA

ABSTRAK Mahdani Aksya (2024) Pertimbangan hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universiatas Syiah Kuala (v,55) tabl,qpp Mahfud,S.H., LL.M. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011, mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tu…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKARN(SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUHAMAD FAUZI

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Meskipun su…

STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG…

Amira Najwa Aziz

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 yang akan digunakan pada tahun 2026. KUHP baru mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer. Namun, implementasi efektif dari perubahan ini akan memerlukan penyesuaian signifikan dalam sistem peradilan pidana dan kes…

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…

Nadiya Astri

Nadiya Astri, (2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53)pp.,tabl.,bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU…

FADHIL HENDRI

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun sudah diancam dengan hukuman tersebut, namun masih banyak terdapat penambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah u…


    SERVICES DESK