Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

THE SETTLEMENT OF DISPUTES OVER DOMAIN NAMES OWNERSHIP AND CYBERSQUATTING IN …

NUR HAKIKI

Maraknya sengketa kepemilikan nama domain dan cybersquatting di Indonesia semakin marak. Selain itu, perlindungan hukum atas kepemilikan nama domain dan cybersquatting masih belum efektif dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Singapura bisa menjadi pilihan terbaik untuk dibandingkan karena sudah memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih baik terhadap kasus sengketa domain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kepemilikan nama doma…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ZAT PENGAWET PADA…

LIZA AIDHIL FITRA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136 menyebutkanbahwa:setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarangdigunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Meski telah diatur tentang p…

JARIMAH PENYEDIAAN FASILITAS MAISIR MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENELITIA…

RIZKI AULIARAHMAN

Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, diancam dengan uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh ) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun walaupun sudah ada peraturan yang melarang tetapi kenyataannya masih banyak terjadinya kasus jarimah maisir. Tujuan penelitian s…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (SUATU PENELITIAN D…

NAJWA SAHER TIAN

ABSTRAK PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Mahfud, S.H., LLM.) Berdasarkan Pasal 39A huruf a Nomor 7 Tahun 2021 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DINAS YANG TIDAK MELENGKAPI SURAT TANDA NO…

M. FARIZ ALBAR NABUDI

ABSTRAK M. FARIZ ALBAR NABUDI 2022 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DINAS YANG TIDAK MELENGKAPI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii. 50), pp., bibl. (MAHFUD, S.H., L.L.M.) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 64 ayat (1) menerangkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib registrasi. Se…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI BERUP…

Sarida Citra

ABSTRAK SARIDA CITRA (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53)pp., tbl., bibl., app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin eda…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADA…

FAHRIZAL

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dijelaskan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan di atas, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Walaupun UU PKDRT sudah menerapkan sanksi tersebut, akan tetapi pada wilayah Kot…


    SERVICES DESK