Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…

Fadli Wahyudi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

TEUKU SYARAFI

ABSTRAK PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Teuku Syarafi Husni Mohd Din Mahdi Syahbandir Tindak pidana korupsi di negara Indonesia sepertinya Tindakan aksi kejahatan yang abnormal atau luar biasa, karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif, karena kerugian negara yang dihasilkan oleh pelaku korupsi oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah …

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN D…

ANHAR NASUTION

Organisasi Pemerintah Daerah yang tidak sehat dan dipenuhi problematika disebabkan banyak terjadi konflik didalamnya. Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pengampu jabatan di daerah salah satunya terpicu dari masalah kewenangan. Perselisihan kewenangan juga banyak terjadi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Perselisihan ini menjadi persoalan yang menghambat kinerja pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILA…

RIZKI BUDI PUTRA

Penculikan menjadi suatu tindak pidana yang masih umum terjadi, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan bertujuan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penculikan serta pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada kasus penculikan orang. Hasil penelitian diketahui bahwa penculikan yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya niat dan kesempatan, masalah interpersonal, dan ketidaktahuan akan hukum yang menga…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANRN (SUATU P…

Rizqy Novita

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. ". Meskipun tindak pidana kekerasan ini dihukum cukup berat, namun pada kenyataannya kekerasan masih saja dilakukan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan kriteria meng…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…

Suriadi

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN …

NABILA AMANATILLAH

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. …


    SERVICES DESK