Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI BADUT…

NURUL THARENSIA

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 88 menyatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).” Namun nyatanya saat ini di Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat di beberapa sudut kota masih ditemukan ekploitasi anak yang …

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN…

Ferdiansyah Putra

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebu…

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGK…

ZULFADLI

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH Zulfadli1, Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.2, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.3, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.4 Berdasarkan regulasi tentang kewenangan pengelolaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara, dari dahulu sampai sekarang, telah terjadi berbagai persoalan dalam mensejahterakan rakyat di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…

Fadli Wahyudi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

TEUKU SYARAFI

ABSTRAK PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Teuku Syarafi Husni Mohd Din Mahdi Syahbandir Tindak pidana korupsi di negara Indonesia sepertinya Tindakan aksi kejahatan yang abnormal atau luar biasa, karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif, karena kerugian negara yang dihasilkan oleh pelaku korupsi oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah …

PENGATURAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN D…

ANHAR NASUTION

Organisasi Pemerintah Daerah yang tidak sehat dan dipenuhi problematika disebabkan banyak terjadi konflik didalamnya. Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pengampu jabatan di daerah salah satunya terpicu dari masalah kewenangan. Perselisihan kewenangan juga banyak terjadi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Perselisihan ini menjadi persoalan yang menghambat kinerja pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILA…

RIZKI BUDI PUTRA

Penculikan menjadi suatu tindak pidana yang masih umum terjadi, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan bertujuan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penculikan serta pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada kasus penculikan orang. Hasil penelitian diketahui bahwa penculikan yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya niat dan kesempatan, masalah interpersonal, dan ketidaktahuan akan hukum yang menga…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANRN (SUATU P…

Rizqy Novita

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. ". Meskipun tindak pidana kekerasan ini dihukum cukup berat, namun pada kenyataannya kekerasan masih saja dilakukan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan kriteria meng…


    SERVICES DESK