Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REGULATION OF CRYPTO ASSETS INVESTMENT IN COMMODITY FUTURES TRADING IN INDONESIA

Daeng Naufal Firjatullah

Sejak diperkenalkannya program komputer yang dikenal dengan Bitcoin atau Cryptocurrency oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, fenomena Cryptocurrency/Crypto Asset semakin populer di masyarakat. Aset Crypto menjadi semakin populer ketika mereka mencatat harga tertinggi sekitar 60.000 dolar AS ketika industri perdagangan lesu dan kacau karena Pandemi Covid-19. Namun, tren peningkatan penggunaan Aset Kripto di masyarakat tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai oleh Badan Pengawas Perdagang…

THE PROTECTION OF THE INDONESIAN INDUSTRIES FROM SURGE OF IMPORTED GOODS DURI…

IZZAH MUJAHIDAH

Pasal 2 Agreement on Safeguard memungkinkan negara anggota untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius atau ancaman serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor. Sementara itu, pada masa Pandemi Covid-19, empat sektor industri di Indonesia, yaitu industri karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, industri pakaian dan aksesoris pakaian, industri kertas sigaret, serta industri expansible polystyrene mengalami kerugian serius atau ancaman serius sebagai akibat dari lonjakan im…

PEMINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PADA TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER …

Rizky Amanda

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut”. Namun, dalam praktiknya jika mengacu pada norma di atas, pelaksanaan peminjaman uang berbasis Financial Technology (FinTech) yang…

KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES …

RISKI YANDA

ABSTRAK Riski Yanda 2022 KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LL.M Adanya Corona Virus Disease (Covid-19) membuat negara-negara menetapkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah dan berdampak pada penurunan pasokan dan permintaan pasar. Kebijakan Pemerintah Indonesia adalah melakukan Pembatasan Sosia…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BECAK KONVENSIONAL T…

PUTRI ZAHARA PHONNA

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum, dalam Pasal tersebut dikatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Meski perbuatan dan sanksi tersebut telah diatur, tetapi pelaku usaha becak konvensional yang melakukan perbuatan melawan hukum masih ditemukan di Kota Banda Aceh ini, khususnya di penyeberangan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Ac…

THE APPLICATION OF THE HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNA…

FIKRI FAROKHI.SKD

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (selanjutnya disebut UPICC) merupakan soft law yang menawarkan berbagai asas hukum yang dapat menjadi pilihan hukum bagi para pelaku kontrak internasional. Ada dua jenis prinsip yang cenderung serupa tetapi memiliki substansi yang berbeda. Prinsip-prinsip ini adalah hardship dan force majeure. Hardship adalah prinsip dalam kontrak yang ditawarkan sebagai alternatif yang lebih modern daripada force majeure. Meskipun telah meratifika…

KONSEP DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASKA UNDANG-…

FITRAH FATUROHMAN

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Perubahan konsep diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan permasalahan. Degan dihapusnya salah satu syart diskresi yang sudah diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan berpotennsi membentuk diskresi yang inkonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan dalam mengeluarkan diskresi. Penulisan sk…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…

THE FOREIGN VESSEL SINKING POLICY IN ERADICATING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNR…

RICHARD AL KHALIK

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa t…


    SERVICES DESK