Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU…

FADHIL HENDRI

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun sudah diancam dengan hukuman tersebut, namun masih banyak terdapat penambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah u…

PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO …

Niva Adillah

ABSTRAK Niva Adillah 2024 PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,64) pp.,bibl.,tabl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Perjanjian gala di Gampong Tumbo Baro terdiri atas bentuk lisan dan menggunakan surat perjanjian. Perjanjian tersebut ada yang memiliki tenggat waktu dan tanpa tenggat waktu. Walaupun terdapat tenggat waktu, pihak pembe…

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (SUATU PENELITIAN DI WILAY…

Faradila

ABSTRAK FARADILA (2023) TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., bibl., tabl. (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M. H) Tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa ”setiap pelaku usaha perkebunan melakukan pembukaan lahan dan mengolah lahan dengan…

SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION I…

LEGALITAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

TEUKU HABIB HAFIZD

Perkembangan internet dan teknologi saat ini berkembang pesat dalam berbagai hal baik dalam bidang keuangan maupun produk-produknya. Sejalan dengan era globalisasi, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dampak dari perkembangan tersebut banyak orang meningkatkan usaha untuk dimiliki secara digital. Jenis aset digital ini meliputi cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Litecoin. Dimana penyimpanan nilai atau store of value me…

THE OBSCURITY OF LEGAL BASIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR DIGITAL BUSINES…

Farah Faizah

-

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

NADILA ULFA

Sejak kemunculannya pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto cryptocurrency menjadi perbincangan hangat. Tingginya minat publik mengakibatkan harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya melambung tinggi. Kombinasi antara kerahasiaan dan perlindungan tinggi yang ditawarkan terhadap pengguna cryptocurrency serta dengan tidak ada kontrol pihak ketiga seperti pemerintah ataupun lembaga keuangan menjadikan cryptocurrency sebagai sarana yang ideal bagi pelaku kejahatan. Faktor-faktor t…

PENERAPAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) PADA PERBANKAN SYARIAH (…

GHAZY KRISHANIF

FATCA adalah peraturan Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2010 untuk memerangi penghindaran pajak oleh warga negara Amerika Serikat yang memiliki aset keuangan di luar Amerika Serikat. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap nasabah maupun investor asing di Aceh yang sebelumnya melakukan penyimpanan dan investasi di bank konvensional harus berpindah ke bank syariah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengatur me…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BER…

Ariza Saputri

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen dari tahun 2020-2022 masih timbulnya korban dari tindak pidana ini. Tujua…

THE SETTLEMENT OF DISPUTES OVER DOMAIN NAMES OWNERSHIP AND CYBERSQUATTING IN …

NUR HAKIKI

Maraknya sengketa kepemilikan nama domain dan cybersquatting di Indonesia semakin marak. Selain itu, perlindungan hukum atas kepemilikan nama domain dan cybersquatting masih belum efektif dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Singapura bisa menjadi pilihan terbaik untuk dibandingkan karena sudah memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih baik terhadap kasus sengketa domain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kepemilikan nama doma…


    SERVICES DESK