Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNA…

Farida Hanum

ABSTRAK EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (v, 58) pp., bibl. (Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area tertentu yang berlaku regulasi khusus terkait dengan kepabeanan, perpajakan, izin, imigrasi, dan ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2017, Gubernur Aceh menetapkan PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) seb…

RISIKO KEAMANAN TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNAAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRA…

Tasya Nabella

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya, penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi properti masih sangat rentan dan penuh risiko yang mengganggu keamanan data pribadi, seperti yang terjadi pada kasus penyalahgunaan data oleh agen properti di Kota Banda Aceh. Hal …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA…

Intan Nurul Izzah

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepenti…

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS …

Hayatun Nufus

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS JUAL BELI TANAH (Studi Terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna) Hayatun Nufus Prof. Dr. Eddy Purnama S.H., M.Hum Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum ABSTRAK Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) mengatakan “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Jika notaris tidak menerapkan sikap kehati…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN HAK ATAS…

NOUVAL DHIA FAIRUL

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dilakukan atas nama orang lain. Namun dalam praktik di Kota Sabang, Warga Negara Asing melakukan perjanjian nominee dengan Warga Negara Indonesia dengan mendirikan Perse…

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA FILANTROPI TERHADAP DONATUR

Harist Syafiq

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang berbunyi: “Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.” Tidak dijelaskan terkait tanggung jawab lembaga filantropi terhadap donatur, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas alokasi dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi, sehingga dalam praktiknya dap…

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK