Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI

Faradilla Syahnaz

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI ABSTRAK Faradilla Syahnaz M. Jafar * Iskandar A. Gani ** Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sengketa diselesaikan melalui akta perdamaian, namun memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan istri, Namun, dalam praktiknya, ada PPAT yang digugat akibat akta yang dianggap cacat karena …

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN DONASI OLEH YAYASAN DARAH UNT…

Muhammad Nizar Alfarisi

Menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, menyatakan pengurus yayasan wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yayasan. Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Yayasan mewajibkan pengurus untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Selanjutnya Pasal 49 Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa pengurus yayasan wajib m…

PEMENUHAN GARANSI BAGI KONSUMEN RANGKA ESAF (ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAM…

Zakky Muharrir

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktiknya terdapat karat pada sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF yang diproduksi oleh PT.AHM (Astra Honda Motor) sebelum Oktober 2023 tidak mendapatkan garan…

TUJUAN HUKUM TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM BUKU KHUSU…

Ayu Fitria

Akta di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa berhadapan dengan pejabat umum. Dalam praktik kenotariatan, Akta di bawah tangan dapat memperoleh legalitas administratif berupa kepastian tanggal melalui proses waarmerking, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus oleh notaris. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesalahpahaman dalam masya…

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

Riski Yuliansyah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TERHADAP KERUGIAN MASY…

FIFIA DARA SYAKILLA

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap pihak yang lalai dalam melaksanakan pengelolaan sampah hingga menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) wajib membayar ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada Masyarakat yang dirugikan. Namun pada kenyataannya, Masyarakat Gampong Jawa belum mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya akibat dari dam…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BIDANG PENDIDIKAN…

WAN ZAYANA ATHIYA SAFIRA

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSLP. PT Mifa Bersaudara sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara menjalankan Program Beasiswa S-1 Bakti Mifa untuk Aceh sebagai bagian dari program TJSLP di bidang pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa ku…

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE S…

Imam Al Qisthallani

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OLEH NOTARIS Imam Al Qisthallani , Sri Walny Rahayu , Ria Fitri ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penghadap sering memberikan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran…

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…


    SERVICES DESK