Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA ATAS DASAR PERSETUJUAN DA…

ANZA FAHRAZI

Kasus tindak pidana yang diteliti bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa. “Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa lari seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun di luar perkawinan”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN LISTRIK TANPA HAK DI LUAR PENGADILAN P…

MUJIBURRAHMAN

Pencurian aliran listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbunyi “Setiap orang yang menggunkan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan pencurian ialah tindak pidana yang biasanya diselesaikan di ranah pengadilan. Namun masih banyak pelanggan PLN y…

PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI SEMPURNA DALAM PERKARA ZINA (STUDI TERHADAP QANU…

NAZARULLAH

Pengakuan telah melakukan zina bertujuan sebagai penebusan dosa jalur taubat, namun dalam qanun jinayat pengakuan zina merupakan alat bukti yang dapat memberikan hukuman terdahap terdakwa, akan tetapi sebelum menyatakan terdakwa bersalah sehingga dijatuhi uqubat zina, perlu diperhatikan tahapan pengakuan yang sesuai dengan landasan terbentuknya pengakuan zina sebagai alat bukti sempurna sehingga bisa untuk dijatuhi uqubat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan landas…

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAA…

FADIA NOVESA

Penggunaan transportasi mengakibatkan berbagai masalah dalam berlalu lintas, di antaranya kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penj…

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…

TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…

NADIA MONIKA

ABSTRAK Nadia Monika, 2024 TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. M. Iqbal, S.H., M.H. Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam pasal 106 KUHPM (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer) yang menyatakan bahwa “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekera…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2016/PN.SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKO…

MUHAMMAD SYAUQI

Dalam Pasal 184 KUHAP telah mengatur alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta dapat dihadirkan di muka persidangan, selanjutnya pada pasal 185 KUHAP mengatur alat bukti saksi, Namun pada putusan Mahkamah Agung Nomor 146/PID.SUS/2016/PN.SIG Penuntut Umum keliru dalam menghadirkan saksi dimuka persidangan sehingga terdapat kerancuan dalam saksi menjelaskan peran dan keterlibatannya dimuka persidangan namun tidak dijadikan alat bukti petunjuk oleh hakim. Penulisan studi kasus ini bertujuan…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA …

CUT RAUZATUL JANNAH. TS

Penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa memiliki kewenangan bertindak sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis. Namun, dibandingkan dengan menerapkan restorative justice yang mengedepankan pidana alternatif berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui proses pengadilan, sehingga menyebabkan overcrowded pada lembaga pem…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PEN…

Najla Zulkarnain

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan terhadap penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan. Pasal 3 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomana yang sering kali terjadi dalam lingkungan mas…

TINDAK PIDANA KELALAIAN PERAWAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PASIEN (SUATU PENE…

M.RIFKI ANANDA

ABSTRAK Mukhlis S.H, M.Hum Dalam Pasal 84 UU No 36 Tahun 2014 disebut “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Meskipun telah ditetapkan sanksi hukum berdasarkan pasal tersebut, k…


    SERVICES DESK