Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGG…

Mukhsin

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Mukhsin* M. Gaussyah** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Pasal 316 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa” dan “kepala daerah mengajukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD …

EKSISTENSI PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nurfan

Status hukum KPK secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU KPK yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas. Wewenang yang diatur dalam UU KPK sebatas kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DIRGANTARA AS BOEING TERHADAP PRODUK PESAWAT CACAT …

TEUKU AHMAD ZAMHUR

Bulan Oktober 2018 terjadi kecelakaan pesawat berjenis Boeing 737 max 8 dengan penerbangan Lion Air JT610 yang telah menewaskan 187 penumpangnya dan pada Bulan Maret 2019 kembali terjadi lagi kecelakaan dengan penerbangan Ethiopia Airlines Penebangan ET320 yang menewaskan 157 penumpangnya. Berdasarkan investigasi, kecelakaan disebabkan oleh Maneuvering Characteristcs Augmentation System (MCAS). Pihak keluarga penumpang kemudian mengajukan gugatan terhadap Boeing Company di Amerika Serikat unt…

PELAYANAN POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP LAPORAN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT …

NABILA NOVARA

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tengah berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2021, Polresta Banda Aceh menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat pelaporan dugaan tindak pidana. Hal tersebut berimb…

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS…

Ronal Agusmi

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAK Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP terseb…

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Merdy Saputra

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Merdy Saputra ∗ M. Gaussyah M. Ya'kub Aiyub Kadir ∗∗ ABSTRAK Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menerapkan paradigma pencegaham melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelin…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TE…

Verdinal Kharisma

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SERTIFIKAT SPORADIK (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) (iv,57) pp.,bibl., tabl. (KADRIAH, S.H., M.Hum) Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum termasuk juga dengan mengambil ha k atas tanah seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perse…

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA

TIRA FATIMAH

ABSTRAK TIRA FATIMAH, PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 52), pp,.bibl.,tabl. Dr. M. Gaussyah, S. H., M. H. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kenyataannya dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa belum maksimal dalam melaks…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERAT…

SUHARDIN

ABSTRAK SUHARDIN, KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2019 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (VI, 72), pp., bibl. Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa pengurus partai politik merupakan pekerjaan lain yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), putusan tersebut menja…


    SERVICES DESK