Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN UNLAWFUL DEATH YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…

Nuning Ifti Auliana

Unlawful death merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di mana aparat atau pejabat negara melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap warga negara, namun dalam kenyataannya negara kerap kali gagal memberikan perlindungan dalam penegakan hukum karena pelaku merupakan aparatur negara. Meski KUHP telah mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338–351, …

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN P…

Khaliza Zahara

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum berwenang untuk menerima semua bentuk pelanggaran Pemilihan Umum, mengkaji secara detail kategori pelanggaran Pemilu, dan memutus atau memberikan keputusan/rekomendasi terhadap pelanggaran administratif Pemilu. Serta dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), terkait kewenangan dari …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN KAPAL DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS PELA…

Husmiadi

Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan aspek penting dalam transportasi laut yang diatur secara internasional melalui konvensi seperti Safety of life at Sea (SOLAS, Keselamatan Jiwa di Laut) dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (MARPOL, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal). Di Indonesia, tanggung jawab nahkoda sebagai pengendali utama kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undan…

TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN DIBAWAH PENGAWASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NA…

MUHAMMAD ARIEF RAZZAQ

Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya Controlled Delivery berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, seperti potensi maladministrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan relevansi Co…

KONSTRUKSI NORMATIF RANGKAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN …

Apri Rotin Djusfi

Partai politik lokal menjadi salah satu terobosan politik dalam memperkuat otonomi khusus bagi Aceh. Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh menyatakan bahwa untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keangg…

PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN…

Annisa Bukhari Putri

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 bahwasannya salah satu hak politik Penyandang Disabilitas ialah hak untuk memilih. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan penyelenggara pemilu. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2…

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Shofia

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Korban kekerasan seksual terhadap …

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERAT…

SUHARDIN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa pengurus partai politik merupakan pekerjaan lain yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), putusan tersebut menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk peraturan yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan peru…

REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Heru Pranoto

ABSTRAK REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Heru Pranoto1 Adwani12 Rizanizarli3 M. Gaussyah4 Secara filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan diantaranya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna dan pecandu Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang m…

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN…

Ferdiansyah Putra

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebu…


    SERVICES DESK