Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIA…

Rama Husnayanti

ABSTRAK Rama Husnayanti 2024 PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,52),pp.,bibl. Dr. M. Adli, S.H.,MCL Dalam masyarakat aceh, apabila terjadinya persengketaan di Gampong diselesaikan secara Adat oleh lembaga adat Gampong, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiada…

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…

YUMNA RAHMAH

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…

KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PERUBAHAN TA…

Farha Kamila

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terb…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHA…

Witri Anita

ABSTRAK WITRI ANITA, (2023) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62), pp.,tbl.,bibl.,app. Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M. Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTO…

Rayhan Ari Angga Hs

Pernyataan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dan merupakan cidera janji.Biasanya dikaitkan dengan tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga terjadinya masalah yang menyebabkan menjadi macet, dikarenakan tidak sesuai membayar tanggal sesuai kesepakatan yang sudah dibuat kedua belah pihak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perjanjian jual beli sepeda motor secar…

AKIBAT HUKUM PENGESAHAN AKTA RELAAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBAT…

Novita Yana Rizky

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui RUPS. Selanjutnya dalam kaitan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dan hak suara hadir atau d…

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (SUATU PENELITIAN DI KE…

DARA RIZKA PRATIWI

ABSTRAK DARA RIZKA PRATIWI , PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI 2023 TANAH DI BAWAH TANGAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62), pp.,tabl.,bibl. Dr. M. Adli, S.H., M.CL. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk peralihan hak atas tanah dan hak milik hanya dapat didaftarkan jika dibukti…

WANPRESTASI UPAH PEKERJA PADA WARUNG MAKAN MIKRO DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

M. IQBAL PRATAMA PUTRA

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian upah warung makan mikro yang menimbulkan wanprestasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian upah pekerja dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian upah warung makan mikro di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian upah pekerja pada warung makan mikro dilakukan secara lisan dengan upah di bawah UMP Kabupaten Aceh Tamiang dan bentu…

ANALISIS PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP …

RIDHA HIDAYAT

ABSTRAK Terdapat banyak pengaturan terkait dengan pelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seperti pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4…


    SERVICES DESK