ANALISIS KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA KLAUSULA KETERTIBAN UMUM DALAM PASAL 66 UU…
ABSTRAK
T. Azzuardi Azra
2025
ANALISIS KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA
KLAUSULA KETERTIBAN UMUM DALAM PASAL
66 UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA PENGEKSEKUSI PUTUSAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 63) pp., bibl.
Dr. M. Adli. S.H. MCL.
Penelitian ini membahas mengenai ketidakpastian hukum yang timbul akibat
ketentuan klausula ketertiban umum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitras…
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI BADAN P…
ABSTRAK
Syarifah Intan Masthura, PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI (Suatu Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,54), pp., tabl., bibl.
(Dr. M. Adli S.H, M.CL.)
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan telah menjadi bagian penting dalam tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN …
WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK LOKAL STABAT DEN…
Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang jual beli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang dijanjikan. Dalam suatu perjanjian jual beli sudah seharusnya kedua belah pihak saling memberikan hak dan kewajiban dan mematuhi sesuai dengan 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun, memberikan hak dan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian sering terjadi di dalam suatu perjanjian jual beli seperti jual beli ternak sapi oleh peternak lokal di stabat dan CV. Lembu Barokah yang dimana p…
PROSES EKSEKUTORIAL TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NO 8/PDT.G/2020/PN BNA
Dalam perkara No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, sengketa penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut menghasilkan akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.
Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan No
8/Pdt.G/2020/PN BNA,…
KEWAJIBAN ALIMENTASI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DITEMPATKAN DI YAYASAN SOS …
Kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak tidak akan hilang walaupun anak sudah dititipkan di yayasan. Kenyataannya di Yayasan SOS Children’s Village di Desa Lamreung ditemukan beberapa anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua dengan ti…
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN SECARA ADAT (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG …
Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan faraidh dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Terdapat satu sengketa tanah warisan yang berhasil diselesaikan dan dua sengketa tanah warisan yang tidak berhasil diselesaikan melalui peradilan adat Gampong Santan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah warisan secara adat di Gampong Santan, m…
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DI BAW…
Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” termasuk eksploitasi anak. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang terlantar, dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya di Kota…
