PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRAKTIK “DARK PATTERN” TERHADAP TRA…
Pasal 4 huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan Pasal 7 huruf a UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam praktiknya pelaku usaha seringkali menggunakan praktik dark pattern, seperti menyembunyikan informasi mengenai biaya atau langganan otomatis, sehingga konsumen tidak menyadari konsekuensi dari pilihannya dan akhirnya dirugikan secara finansial maupun emosional.
Tujuan penulisan sk…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HANDBODY LOTION YANG MENGANDUNG HIDROKUI…
ABSTRAK
Lia Sautunnida, S.H., M.C.L.
Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan jo peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam konteks peraturan BPOM mengatur tentang persyaratan Teknis bahan Kosmetika. Hidrokuinon dilarang penggunaanya unt…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA APLIKAS…
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pembayaran digital, ketentuan ini menjadi dasar konstruksi dan perlindungan hukum terhadap maraknya kerugian yang timbul dari penggunaan e-wallet seperti DANA terkait risiko kebocoran data pribadi, transaksi ilegal dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pembay…
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA COFFEE SHOP BERDASARKAN QANUN ACEH N…
ABSTRAK
(Lia Sautunnida, S.H., M.C.L)
Dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi kenyataann…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI SEPEDA MOTOR MILIK PERORANGAN (SUATU PENEL…
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam masyarakat
Gampong Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dikenal adanya perjanjian gadai yaitu
dengan sistem adat, yang mana kesepakatan antara para pihak lebih menitikberatkan pada kebiasaan yang terjadi
dalam masyarakat. Oleh karena itu perjanjian pada kebiasaannya hanya dibuat kuitansi sehingga pada ak…
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…
International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…
