Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA COFFEE SHOP BERDASARKAN QANUN ACEH N…

KAMAL KURNIA HASAN

ABSTRAK (Lia Sautunnida, S.H., M.C.L) Dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi kenyataann…

INDONESIAN RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE TRADE: ANALYZING THE WTO’S ROLE…

SALSABILLA TAUFIK

ANALYSIS OF THE ACCESS TO EDUCATION FOR ROHINGYA’S CHILDREN IN BLANG MANGAT…

NATASYA AULIYA

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI SEPEDA MOTOR MILIK PERORANGAN (SUATU PENEL…

RIDHA ADINA

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam masyarakat Gampong Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dikenal adanya perjanjian gadai yaitu dengan sistem adat, yang mana kesepakatan antara para pihak lebih menitikberatkan pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu perjanjian pada kebiasaannya hanya dibuat kuitansi sehingga pada ak…

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…

CUT SARAH

International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN PADA…

Muna Amira

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataannya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Namdua Yamin Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEWA MOBIL DALAM KASUS KERUSAKAN MOBIL RENTAL (SUATU …

Raisha Nazhira Mahdi

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sewa menyewa merupakan suatu hubungan perdata yang dilandaskan dari sebuah persetujuan dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban kewajiban yang mengikat para pihaknya. Dalam kenyataan saat ini terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil pada CV. Ata Family Group. Hal itu terjadi karena kelalaian penyewa berupa …

PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR ATAS BARANG JAMINAN GADAI EMAS PA…

Masyithah Maulia Roka

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, ketentuan itu diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Wanprestasi merupakan keadaan debitur yang tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan dengan kesepakatan sebelum melakukan transaksi dalam perjanjian gadai. Penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerdata, dalam Pasal 1155 ayat (1) yaitu jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuh…

ANALISIS PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MARKETPLACE KEPADA KONSUMEN ATAS PRODUK MA…

AJIE PUTRA ARYO WIBOWO

Produk makanan yang beredar dipasaran diharuskan untuk memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum dijualkan pada masyarakat, hal tersebut juga berlaku terhadap produk makanan yang dijualkan secara online, seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020 tentang tentang pengawasan obat dan makanan yang di edarkan secara daring. Dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut bertujuan agar tidak adanya produk makanan yang tidak berizin dijualkan oleh toko online…

ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) MO…

Muhammad Aditya Mutawackil

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Transaksi jual beli akun game online (PUBG) mobile harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata di wilayah Aceh. Karena, adanya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk transaksi dalam Game Online PUBG Mobile. selain itu juga menjela…


    SERVICES DESK