Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI PERSEROAN PERORANGAN DALAM TATA HUKUM INDONESIA

MUHAMMAD LUQMAN DARY

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sah…

THE STATE RESPONSIBILITY OF AFGHANISTAN UNDER TALIBAN REGIME WITH REFERENCE T…

SITI NURHALIZA

AN ANALYSIS OF GOOD FAITH PRINCIPLE UNDER ARTICLE 7 CISG (CONVENTION ON CONTR…

LUCYA AGUSTINE NINDHY UTAMI

Prinsip itikad baik terlihat seperti strategi yang digunakan untuk menghubungkan koneksi yang mengikat secara hukum. Sesungguhnya itikad baik adalah suatu standar terbuka yang substansinya tidak dapat, atau, tidak seluruhnya ditetapkan secara teoretis, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu. Namun dalam hukum internasional khususnya pasal 7 CISG tentang asas itikad baik tidak pernah sepenuhnya disebutkan atau dilampirkan secara rinci tentang asas itikad baik dalam be…

THE FOREIGN VESSEL SINKING POLICY IN ERADICATING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNR…

RICHARD AL KHALIK

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa t…

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE REMEDY OF AFFECTED PEOPLE…

AINAL ZAHRA NABILA

JURIDICAL ANALYSIS OF NON-INTERVENTION PRINCIPLE IN THE UNITED NATIONS CHARTE…

RISWANA PRATIWI

-

JURIDICAL ANALYTIC OF INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION THROUGH INT…

NORA AFRIYANI

Pasal 25 dari mengatur yurisdiksi International Centre for the Settlement of investment Dispute (ICSID). Yurisdiksi Centre adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara langsung dari penanaman modal, antara negara-negara peserta dan warga negara dari negara-negara peserta lainnya, yang disetujui secara tertulis oleh para pihak dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Sengketa yang timbul langsung dari investasi permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan dan yurisdiksi Konvens…


    SERVICES DESK