Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI …

Putri Srilantria Salsabila

ABSTRAK PUTRI SRILANTRIA SALSABILA 2024 IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp.,bibl.,tabl., Dr. Yusri, S.H., M.H. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 41/PDT.SUS/2021/PN. …

Miftahul Husna

Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Sus/2021/PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon adalah PT. Bank Qnb Indonesia Tbk merasa dirugikan karena PT. Nipres Tbk selaku Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran termohon kepada pemohon seperti yang tertulis dalam isi perjanjian perdamaian. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan Pemohon dengan alasan adanya perbedaan persepsi dan perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon terhadap pemenuhan prestasi da…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENT…

TEUKU MUHAMMAD FABYAN AUFAR

ABSTRAK Teuku Muhammad Fabyan Aufar, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBATALAN WASIAT YANG PIHAKNYA DI BAWAH PENGAMPUAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68 ) pp.,bibl., app. (Eka Kurniasari, S.H., M.H., L.LM.) Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Nomor 482/PDT/2016/PT…

PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT BERBASIS ADAT DI…

Fitri Julia

Hukum Adat Laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah itu. Hukôm Adat Laôt mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam…

THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR DISABILITY CHILDREN IN BANDA…

Farissa

-

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS EXTRAJUDICIAL KILLINGS AS GROSS HUMAN RIGHTS VI…

Nurul Ikhwani

-

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Fitria An Anisa

Hum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Kenyataannya masih ada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pene…

IMPLEMENTASI IPOA-IUU FISHING TAHUN 2001 TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL FI…

AISYA NABILA

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling ujung barat negara Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh Selat Malaka, Samudera Hindia dan berbatasan dengan Selat Benggala. Potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah laut Aceh menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Aktivitas penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal penangkap ikan di ZEE saat ini semakin mengkhawatirkan terkait dengan masalah perikananan FAO telah menerbitkan instrument a…


    SERVICES DESK