LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…
Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …
ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL…
Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.
Tujuan tesis ini a…
-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…
ABSTRAK
Nuril Hawa,
2025
PERLINDUNGAN HAK CIPTA
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
OLEH PEMERINTAHAN KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 51), pp, bibl.
Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M.
Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).
Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 202…
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEBARAN BERITA HOAKS DAN DISINFORMASI DI ERA D…
Penyebaran hoaks melalui media digital telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional. Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 akibat informasi palsu tentang senjata pemusnah massal menunjukkan pentingnya pengaturan hukum internasional dalam mengatasi disinformasi. Instrumen seperti International Covenant on Civil and Political Rights dan Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, khususnya pada Pasal 1, mem…
PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH) BERDASARKAN QANUN DA…
ABSTRAK
NANDA RISKI TANTAWI,
2024
PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI KKR ACEH)
BERDASARKAN QANUN DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( vii, 54 ), pp.,tabl.,bibl.
Dr. M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag., LL.M
Konflik bersenjata yang terjadi hampir 30 tahun antara GAM dan TNI
mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi korban maupun pelaku itu
sendiri maka dari itu Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Aceh merupakan langk…
RATIFYING THE WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES: THE CHALLENGES AND OPPORT…
Indonesia, sebagai produsen makanan laut terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola subsidi perikanan karena dampaknya terhadap penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), dan penipisan sumber daya laut. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan (AFS), yang diadopsi pada tahun 2022, berupaya mengatasi masalah ini dengan menghilangkan subsidi yang merugikan. Ag…
THE IMPLEMENTATION OF VETO POWER ON GENOCIDE CRIME IN ARMED CONFLICT: A COMPA…
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh Pasal 27(3) Piagam PBB. Ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah dan Palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prior…
