Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 41/PDT.SUS/2021/PN. …

Miftahul Husna

Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Sus/2021/PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon adalah PT. Bank Qnb Indonesia Tbk merasa dirugikan karena PT. Nipres Tbk selaku Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran termohon kepada pemohon seperti yang tertulis dalam isi perjanjian perdamaian. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan Pemohon dengan alasan adanya perbedaan persepsi dan perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon terhadap pemenuhan prestasi da…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENT…

TEUKU MUHAMMAD FABYAN AUFAR

ABSTRAK Teuku Muhammad Fabyan Aufar, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBATALAN WASIAT YANG PIHAKNYA DI BAWAH PENGAMPUAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68 ) pp.,bibl., app. (Eka Kurniasari, S.H., M.H., L.LM.) Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Nomor 482/PDT/2016/PT…

WANPRESTASI KESEPAKATAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH ANTARA PIHAK PTPN-I KEBUN TU…

Willy Arnanda

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sebagaimana perjanjian yang terjadi dalam pengembalian batas tanah yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata antara PTPN-I Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama. Dalam perjanjian tersebut pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit melalaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3753 K/PDT/2020 TENTANG PERBUATAN ME…

Nadia Maysara

Abstrak – Penelitian studi kasus perkara tanah ini dilakukan untuk menganalisis hasil Putusan Majelis Hakim Agung pada perkara Nomor 3753 K/Pdt/2020 tentang perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah dari pandangan dan penilaian yang berbeda terhadap hasil putusan tersebut, dengan meninjau pertimbangan hukum dan juga meninjau wujud dari kepastian hukum, keadilan juga kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap putusan tersebut menjela…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PEDAGANG RITEL (SUATU PENEL…

CUT LAYYA SANDANATASHA

ABSTRAK (Kadriah, S.H., M.Hum) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara spesifik definisi dari klausula baku, tetapi hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan pencantuman pada perjanjian atau klausula baku. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan penggunaan klausula baku, pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki kepastian hukum yang tepat terkait pengertian klausula baku. Di wilayah Kota Banda Aceh hingga saat ini terdapat beb…

WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI…

Azmy Sahara Sitorus

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj Tergugat adalah Asben Malau melakukan wanprestasi hutang piutang yang dibuat secara lisan dengan jaminan bilyet giro. Penggugat beberapa kali melakukan somasi, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan tidak melakukan somasi sebagaimana diatur sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 12…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR : 18/PDT.G/2017/PN.SIT …

Putri Arifah

Tujuan penelitian yakni akan mengevaluasi alasan pertimbangan majelis hakim saat memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan untuk menentukan apakah para pihak merasa keputusan ini adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit yang melanggar aturan 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dibuat oleh majelis hakim merupa…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS-PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYARN…

ANANDA PUTERI UTAMI

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 17 huruf a tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) yang selanjutnya sebagaimana dirubah menjadi Peraturaturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 di tegaskan bahwa Notaris dan PPAT di larang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya. Meski Notaris-PPAT telah dilarang melakukan hal tersebut namu…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

Intan Humaira

ABSTRAK Intan Humaira, 2022 Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batas jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut, akan tetapi dalam Putusan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Hakim pengawas tidak memberi hak …


    SERVICES DESK