Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI …

MUHAMMAD ADJIE SAIDIL

Pasal 7 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosme…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBERDAAN HARGA KASIR DENGAN HARGA LABEL DI S…

Wilda Marjana

Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Pasal 7 ayat 1 Pemendag mengatur bahwa pelaku usaha yang mempardagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran har…

PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG…

SALSABIL SAHIRAH

ABSTRAK SALSABIL SAHIRAH 2024 PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG BERSUBSIDI (PENELITIAN DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tabl., bibl. Kadriah, S.H., M.Hum Gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan saat ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Gas LPG 3 Kg bersubsidi hanya dipe…

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN …

Annisa Fatimatuzzahra

Indonesia dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari covid-19 terutama yang terjadi pada karyawan yang bekerja pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yang dir…

IZIN POLIGAMI DALAM PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (STUDI KASUS PE…

RAZIATUL MUNA

ABSTRAK Raziatul Muna 2024 IZIN POLIGAMI DALAM PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (STUDI KASUS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR 272/PDT.G/2023/MS.BNA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57) pp., bibl., app Syamsul Bahri, S.HI., M.A Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ada tiga syarat suami dapat berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyak…

WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH TOKO DI WILAYAH TANGERANG (STUDI KASUS…

ABDI SURYASYAH AKBAR

Putusan Nomor 2176 K/Pdt/2020 antara PT. Jaya Real Property, Tbk dan Dewi Setyorini dalam Perjanjian Pembelian Ruko di wilayah Tangerang, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua belah pihak melakukan wanprestasi, dikarenakan PT. Jaya Real Property, Tbk dianggap lalai dalam memberikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan SPP (Surat Persetujuan Pembelian), serta kurang telitinya Dewi Setyorini dalam menandatangani PPJB dan telat membayar cicilan yang menyebabkan kerugian bagi kedua belah pi…

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA (SUATU …

KHAIRUL UMAM

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Sedangkan tindakan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang tidak ses…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 121/PDT/2017/PT.DPS TEN…

Amalta Vindy Valerim

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 121/PDT/2017/PT.DPS, Ni Luh Sukerasih selaku Pembanding menjadi Tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menggabungkan dua sertifikat tanah objek sengketa dan menjualnya tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat. Namun demikian, ternyata majelis hakim memberikan putusan yang tidak ses…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 83/PDT/PT.MND TENTANG PE…

Naufal Rizqullah

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR : 83/PDT/2021/PT.MND TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp.,bibl.,app. NAUFAL RIZQULLAH, 2023 Kadriah, S.H., M.HUM Permasalahan hutang piutang secara lisan terkadang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Salah satunya sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 83/PDT/2021/PT.Mnd. Putusan ini dinilai tidak tepat …

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BAND…

Reza Al Khatami

ABSTRAK Reza Alkhatami, 2023 ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam menjalankannya harus dengan itikad baik sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang menyebutkan suatu perjanjian harus dila…


    SERVICES DESK