Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UJI SENSITIVITAS ACETOBACTER ACETI ISOLAT CUKA AREN TERHADAP ANTIBIOTIK AMPIC…

ALIEF FAYYAD MUFLIH

Cuka aren merupakan produk fermentasi nira aren (Arenga pinnata Merr.) yang melibatkan aktivitas mikroorganisme, salah satunya Acetobacter aceti yang berperan dalam pembentukan asam asetat. Selain berperan dalam pembentukan asam asetat selama proses fermentasi, respons Acetobacter aceti terhadap antibiotik perlu dikaji karena informasi mengenai sensitivitas antibiotik bakteri tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas Acetobacter aceti isolat cuka aren ter…

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YAN…

Munazar

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Munazar * Husni ** M Adli *** ABSTRAK Perlindungan Hukum terhadap pembeli beriktikad baik dilindungi oleh norma-norma hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016, pembeli yang mempunyai iktikad baik dalam transaksi jual beli tanah wajib d…

UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL SABUT PINANG TUA (ARECA CATECHU L.) TERHADAP PER…

REFYAN ZIKRI ALFAIZ

Sabut pinang (Areca catechu L.) diketahui mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan steroid yang berpotensi sebagai agen antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak etanol sabut pinang tua terhadap pertumbuhan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Sabut pinang diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 96%. Aktivitas antimikroba diuji dengan metode difusi cakram pada konsent…

KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…

Riyan Zulfa Rizki

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…

KEPEDULIAN PEMERINTAH GAMPONG DAN PERAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP STUNTING PA…

DINA HANIFA

Dina Hanifa (2026), Kepedulian Pemerintah Gampong Dan Peran Ekonomi Keluarga Terhadap Stunting Pada Anak Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Ismail, S.Pd., M.Pd dan Irma Anggraini, S.Pd., M.Pd. Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, karena berdampak pada pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, dan perkembangan sosial anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh kepedulian pemerintah gampong da…

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA US…

Indrayati Febisyah Ananda

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Indrayati Febisyah Ananda * Iman Jauhari ** Siti Rahmah *** ABSTRAK Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan bahwa Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaika…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…


    SERVICES DESK