PENGARUH DUKUNGAN INFORMASIONAL DAN DUKUNGAN EMOSIONAL TERHADAP PERILAKU PEMB…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dukungan informasional dan dukungan emosional terhadap perilaku pembelian di media sosial yang dimediasi oleh kualitas ulasan pada pengguna produk fashion Nada Puspita. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 200 responden pengguna TikTok dan Instagram, dianalisis menggunakan SEM-PLS dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan informasional dan dukungan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhada…
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGANGKATAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HAM (SUA…
Salah satu Persoalan tenaga kerja di sektor publik yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah terkait tenaga honorer, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dilakukan pengangkatan secara bertahap serta melarang seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat tenaga honorer bar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN …
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur dengan tanah sebagai unsur utama, namun keterbatasan tanah negara menyebabkan pemerintah harus berhadapan dengan p…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…
Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…
ANALISIS REGULASI TERHADAP DOMPET ELEKTRONIK (ELECTRONIC WALLET)
Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran namun, dalam pelaksanaan dompet elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat transaksi elektroni…
