KEBERADAAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Penelitian ini mengkaji mengenai keberadaan wakil kepala daerah dalam sistem Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Permasalahan nya terkait dengan ketidakjelasan peran dan kewenangan wakil kepala daerah, yang sering kali memicu ketidakharmonisan dalam kepemimpinan daerah. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menciptakan dinamika politik yang …
ANALISIS KEDUDUKAN BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DALAM SISTEM KETATANEG…
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk oleh Pemerintah yang terkhususnya oleh Presiden, sebagai langkah preventif dan krusial guna menangani problematika ekologis dalam menanggulangi risiko kerusakan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia dan dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Hal ini diperlukan guna menjamin terjaganya ekosistem lingkungan yang baik, dikarenakan jutaan rakyat Indonesia menggantungkan keh…
EVALUASI PENGARUH LIMA VARIASI TEMPERATUR CETAKAN TERHADAP REKAMAN TEMPERATUR…
Paduan aluminium seri 7075, yang terkenal dengan kekuatan tariknya yang tinggi mencapai 572 MPa. Material ini banyak digunakan untuk memproduksi komponen-komponen pesawat yang memerlukan kekuatan tinggi, seperti panel sayap, bagian ekor, rangka, dan stringer. Rangka pesawat, sebagai struktur utama, berperan penting dalam mendistribusikan beban selama penerbangan maupun saat pesawat berada di darat. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh variasi temperatur cetakan terhadap kontraksi termal dan g…
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI DALAM PENYELESAIAN KONFLI…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir melalui proses panjang, rumit, dan penuh dinamika. Hadirnya UUPA menjadi titik balik untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Keyakinan itu sangat beralasan mengingat materi muatan UUPA yang sangat lengkap meliputi aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hingga adat istiadat. UUPA telah dinyatakan sebagai lex specialis bagi Aceh. Namun, dalam implementasinya, UUPA seringkali mengalami konflik norm…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PE…
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataanya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus y…
