Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN DI MAH…
Ewidya Santri
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian masing-masing pihak mendapat separuh dari harta bersama. Dalam kenyataannya di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pelaksanaannya pihak suami sering menguasai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, pihak suami sering melakukan kecurangan, seperti meng…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGKUTAN UMUM L300 TERHADAP PENUMPANG TANPA TIKET PADA …
Anggerina Elvira
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menyatakan “tiap penumpang alat angkutan penumpang umum wajib setiap kali diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh menteri, memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalanannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai dit…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUW…
JAD AL HAQ LUKMAN
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen khususnya pada peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di lingkungan masayarakat harus ditangani lebih serius oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan yang memuat larangan penjualan makanan dan minum…
- FakultasHukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN P…
Razaqi Royadi
ABSTRAK RAZAQI ROYADI; (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN PIHAK RUMAH SAKIT (Suatu Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,72) pp, bibl, tabl,app. (Ishak, S. H., M. H) Persetujuan atau informed consent menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medis termasuk dalam tindakan operasi bedah seba…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN …
DINDA ANNISA
Konsumen dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan dasar hukum hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang mengatur hubungan antara rumah sakit dan pasien. Dalam hal ini, pasien dianggap sebagai konsumen dan rumah sakit sebagai pelaku usaha yang menyediakan pelayanan kesehatan harus menjamin terpenuhinya hak-hak pasien. Namun dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh hingga saat ini belum cukup baik sehingga penting untuk dikaj…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUA…
Raudhatul Jannah
Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan bahwa mengenai hasil ikan pemeliharaan, penggarap tambak mendapatkan bagian hasil minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini un…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI K…
MUHAMMAD FARIS ZHAFIRADIVA
Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK). Dalam Pasal 8 UUPK disebutkan kewajiban pelaku usaha yaitu harus beritikad baik, memberikan informasi yang benar, melayani konsumen dengan baik serta menjamin mutu barang yang diproduksi serta Pasal 19 UUPK menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi atas barang yang diproduksi, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang y…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL…
AMMAR IHSAN
ABSTRAK AMMAR IHSAN, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v 50,) pp.,bibl.,app. ISHAK, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf h ditentukan bahwa konsumen memliki hak untuk mendapatkan kompensasi, gant…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya