WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA COFF…
Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai
berikut, “perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu (si buruh), mengikat dirinya untuk di
bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadipelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja.
…
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…
ABSTRAK
M. FATHIN AMBIA
JUMITARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 65), pp.,tabl.,bibl.
(2025)
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu
atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit,
kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau
penanggung, diancam dengan pi…
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA AIR MINUM ISI ULANG YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHER…
ABSTRAK
Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H
Dalam Pasal 4 ayat (4) Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu “setiap produsen/penyedia/penyelenggara air minum atau pangan siap saji wajib memastikan air minum atau pangan olahan siap saji yang diproduksi memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan”. Namun, pada data yang ada di l…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PELAYANAN JAS…
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, dalam kenyataannya konsumen dirugikan disebabkan masih ada pelaku usaha jasa reparasi handphone di Kota Banda Aceh dalam pelayanannya memberikan informasi yang tidak jelas kepad…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG KEPADA TOKE KOPI DENGAN JAMINAN PE…
Di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik”. Perjanjian utang-piutang antara toke kopi dan petani kopi dengan jaminan pembayaran hasil panen dibuat secara lisan namun pada pelaksanaannya terjadi wanprestasi.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Pelaksanaan perjanjian utang-piutang, penyebab terjadinya wanprestasi, dan upa…
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA…
ABSTRAK
Ahmad Rizal,
2024
PELAKSANAAN
PEMENUHAN
HAK
NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,50) ,pp., tabl, bibl.
Dr. Nursiti, S.H., M.Hum.
Pasal 9 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak
untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di Lembaga
Permasyarakatan. Kenya…
