Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…
Muhammad Aqil
Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,N…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN …
Sabil Fajar
ABSTRAK Sabil Fajar, WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK (2023) PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl. Dr. T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Kesepakatan dalam bisnis adalah elemen krusial yang membentuk hubungan baik dan berperan dal…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PERAN PAWANG UTEN DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KECAMATAN SERBAJADI …
Eva Andriani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pawang uten dalam manajemen bencana yang didalamnya memuat variabel laten eksogen adalah penyelenggaraan adat gle, pengendalian adat gle, wase gle dan penanganan sengketa adat gle sedangkan variabel laten endogen yaitu manajemen bencana. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SMART PLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil penelitian maka didapati bahwa penyelenggaraan …
- Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK PADA PER…
DARA KHARAMINA HULWANI
ABSTRAK Dara Kharamina Hulwani 2023 PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (PENELITIAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Peraturan No.06/POJK.07/2022 Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakatdi Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dila…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATK…
T. MUHAMMAD ALFIS SYAHRIN
ABSTRAK T. Muhammad Alfis Syahrin, 2023 Nursiti, S.H., M.Hum. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 74), pp., bibl., tabl. (vi, 58), pp., bibl. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang me…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA HAK…
Fania reza rasid
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan, barang siapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pi…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI KESEPAKATAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH ANTARA PIHAK PTPN-I KEBUN TU…
Willy Arnanda
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sebagaimana perjanjian yang terjadi dalam pengembalian batas tanah yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata antara PTPN-I Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama. Dalam perjanjian tersebut pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit melalaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya