Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MASYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPAD…

Siti Sahara

ABSTRAK LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MAYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KDRT (Stimulasi Rekonstruksi UU PKDRT Berdimensi Keadilan) Siti Sahara; Syarifuddin Hasyim; Mohd. Din; Iman Jauhari Ketiadaan restitusi dalam Pasal 10 UU PKDRT menimbulkan kerugian bagi korban. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan dalam bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari penderitaan fisik maupun mental yang dialaminya. Hal ini dikarenakan orientasi utama UU PKDRT …

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LE…

Ikram Fajar Maulana

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LELANG KELAS I (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh) Ikram Fajar Maulana, Iman Jauhari, Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului dengan Pengumuman lelang dan dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, sy…

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (SUATU PENELITIAN D…

Raihan Fakhira

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa adanya dispensasi dari pengadilan yang dapat dimintakan oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Pernikahan di bawah umur merupakan per…

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (SUATU …

VANDA DARA PERMATA

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Meskipun sudah ada aturan yang mengatur, kenyataannya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik masih saja terjadi di Kota Sabang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah un…

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MENGHABISKAN HARTA WARISAN DI INDONESIA (STUDI…

ROSLINA

Perkembangan hukum kewarisan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup penting bagi kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di dalam menerima harta warisan. Telah terjadi pembaruan hukum di mana anak perempuan dapat menjadi mahjub (penghalang) bagi saudara pewaris dalam menerima warisan. Putusan kewarisan dalam lingkup peradilan agama terkait pembaruan hukum tersebut diatas telah menjadi yurisprudensi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya antara lain put…

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI BANDA ACEH

Aula Mardani Rispa

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak melalui adat kebiasaan maupun penetapan pengadilan dan wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak”. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak melalui adat kebia…

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (ANAL…

Wira Fadillah

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna) Wira Fadillah* Mohd. Din** Azhari *** Abstrak Penjatuhan hukuman dan pemeriksaan kasus jinayat di Mahkamah Syar'iyah harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kenyataan dalam prakteknya, ada kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di luar kerangka dakwaan dan tuntutan dari JPU, seperti pada putusan Nomor 15/JN/2022/MS.BNA. Penelitian ini bertu…

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN…

Tia Tasia Zein

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG Tia Tasia Zein , Iman Jauhari , dan Siti Rahmah . ABSTRAK Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Dikeluarkan pada salinan pertama berbentuk Grosse Akta yang didalamnya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, dan Pasal …

PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPA…

Salis Ridha

PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPATEN BENER MERIAH SALIS RIDHA ⁕ IMAN JAUHARI⁕⁕ TEUKU SAIFUL⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Pasal 171 huruf d kompilasi hukum islam. menyebutkan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli w…


    SERVICES DESK