Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN RNAKTA…

Firman Riyadi

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT Firman Riyadi* Ilyas Ismail** Darmawan***  ABSTRAK Perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana syarat wakaf dalam Pasal 6 menyebutkan setidaknya teradapat beberapa syarat antara lain Adanya wakif (orang yang mewakafkan harta), Nadzir wakaf Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf alaih (…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH

CUT RAIHAN MAULIDA

ABSTRAK CUT RAIHAN MAULIDA 2022 WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52), pp., bibl. SUSIANA, S.H., M.H. Perjanjian pada usaha jasa dekorasi (Party Planner) merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdat…

TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT JALAN RUSAK YANG M…

DIKA AKBAR ADETYA

Tindakan kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain merupakan suatu kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 mengatur dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Apabila kecelakaan tersebut terjadi karena menghindari jalan rusak, maka pi…

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA (SUATU PENELITI…

MUZAMMIL SIDDIQI

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai e-litigasi yang didalamnya terdapat pembuktian yang dilakukan secara elektronik yang lebih tepatnya diatur Pasal 25. Yang membedakan pembuktian secara konvensional dan pembuktian secara elektronik pada e-litigasi terdapat pada kewajiban para pihak untuk mengajukan alat bukti tertulis dan dokumen bukti surat terlebih dahulu di upload pada fitur yang telah d…

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH

Fathia Az-Zahra

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH Fathia Az-Zahra Darmawan Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Awalnya bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun menjadi sama-sama 19 tahun. Namun pada kenyataannya terdapat perkawinan dibawah 19 tahun. Jika perkawinan dilakuka…

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI N…

Cut Raudhatul Jannah

Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi perceraian diaplikasikan tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga warga yang berstatus PNS. Jika PNS ingin melakukan perceraian, maka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari atasannya seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 PP No.45 Tahun 1990. Selain itu, izin perceraian juga diatur dalam III Romawi SE BAKN No…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/201…

ANGGADIGNA RAVI DHIYA ULHAQ

ABSTRAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN LMJ. TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54,) pp., bibl, Nurhafifah, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. dalam dakwaan penutut umum terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, dituntut dengan Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dakwaan jaksa …

ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…

Ghifar Afghany

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…

PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA BANDA ACEH

Nur Askia

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…

Khairunisa Magfirani

ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…


    SERVICES DESK